• Kamis, 1 Desember 2022

Rekayasa dan Pemelintiran Hukum

- Senin, 3 Oktober 2022 | 14:00 WIB
Sudjito Atmoredjo (Dok.Merapi)
Sudjito Atmoredjo (Dok.Merapi)

Oleh: Sudjito Atmoredjo *)

Pak Kiai, pengasuh pondok pesantren. Beliau, saya kenal dengan baik. Terimakasih, telah merespons artikel saya berjudul “Orang-orang Baik di Negeri Pancasila” (22/9/2022). Dinyatakan, “orang baik di negeri pejabatnya bobrok, akan ambyar dengan rekayasa hukum, kemudian dijatuhkan martabatnya dalam proses pemelintiran hukum”. Sebagai apresiasi atas respons tersebut, saya balas dengan kata-kata singkat, “Betul Pak Kiai, rekayasa dan pemelintiran hukum marak dilakukan oknum aparat”.

Berawal dari dialog singkat itu, saya merasa perlu berbagi ilmu hukum dengan siapapun - khususnya penstudi sosiologi hukum - perihal rekayasa dan pemelitiran hukum.

Hemat saya, nomenklatur rekayasa hukum dan pemelintiran hukum, tidak dikenal dalam ilmu hukum, tetapi muncul di dalam praktik. Sementara itu nomenklatur rekayasa sosial, tersurat dalam ungkapan, berbunyi: “law as a tool of social engineering and social control” (hukum sebagai alat rekayasa sosial dan pengendalian sosial).

Baca Juga: Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029

Ajaran ini berasal dari Roscoe Pound, seorang hakim agung Amerika Serikat. Menurut beliau, hukum (termasuk vonis hakim) dibuat dengan tujuan untuk merekayasa anggota masyarakat (termasuk terpidana), agar menjadi lebih baik. Katakanlah, seseorang pernah menjadi kriminal (penjahat), setelah diadili, divonis, dan menjalani sanksi hukuman, diharapkan dia dapat kembali menjadi orang-orang baik, diterima dan berguna bagi masyarakat.

Agar tujuan itu dapat dicapai, substansi hukum harus berisi tatanan moralitas. Diperlukan pula perubahan wawasan masyarakat terhadap hukum. Hukum diadakan demi terwujudnya keadilan. Keadilan, merupakan lambang keharmonisan kehidupan bersama, dan penghargaan martabat anggota-anggotanya. Contoh fenomenalnya, Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1954, yang menetapkan bahwa orang kulit hitam harus dipersamakan dengan orang kulit putih.

Begawan sosiologi hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo (1993) menyatakan bahwa “law as a tool of social engineering and social control”, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan, dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru, dan sebagainya.

Baca Juga: Sikapi tragedi Kanjuruhan, warga Muhammadiyah Surabaya adakan salat gaib

Halaman:

Editor: Hudono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Teladan Jayamahe

Selasa, 29 November 2022 | 09:15 WIB

Wisata Ke Buton, Melihat Kaombo

Senin, 31 Oktober 2022 | 05:00 WIB

Kasus Obat Sirup Bermasalah, Jangan Dipandang Remeh

Kamis, 27 Oktober 2022 | 17:30 WIB

Renungan Tragedi Sepakbola Kanjuruhan

Rabu, 19 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Rekayasa dan Pemelintiran Hukum

Senin, 3 Oktober 2022 | 14:00 WIB

Orang-orang Baik di Negeri Pancasila

Kamis, 22 September 2022 | 11:45 WIB

Mengenang Prof Azyumardi Azra

Senin, 19 September 2022 | 12:00 WIB

Mewaspadai Kriminalitas Pasca Kenaikan BBM

Minggu, 11 September 2022 | 11:30 WIB

Awas, Kejahatan 'Nominee' di Bidang Pertanahan

Minggu, 11 September 2022 | 08:30 WIB

Masa Depan Medsos dan Eksistensi Media Massa

Rabu, 24 Agustus 2022 | 09:45 WIB

Adakah Mafia Tanah Dalam Kasus Sambo?

Senin, 22 Agustus 2022 | 10:00 WIB

'Jangan Sampai Tiga Kali'

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Peradaban Versus Kekerasan

Jumat, 29 Juli 2022 | 07:30 WIB

Kontroversi Tunjangan Wartawan Bersertifikat

Minggu, 3 Juli 2022 | 11:30 WIB

Keadaban Bernegara Hukum

Jumat, 1 Juli 2022 | 10:00 WIB

IMB Gratis

Minggu, 5 Juni 2022 | 06:39 WIB

Suap-Menyuap

Jumat, 3 Juni 2022 | 10:36 WIB
X