• Rabu, 30 November 2022

Orang-orang Baik di Negeri Pancasila

- Kamis, 22 September 2022 | 11:45 WIB
Sudjito Atmoredjo (Dok.Merapi)
Sudjito Atmoredjo (Dok.Merapi)

Oleh: Sudjito Atmoredjo*

SERING kita saksikan di televisi, seseorang dipanggil oleh lembaga penegak hukum, untuk dimintai keterangan. Orang itu datang. Ketika diwawancarai para wartawan, terucap: “sebagai warga negara yang baik, saya penuhi panggilan itu”. Itulah ukuran orang baik, versi orang yang diduga terlibat kasus hukum.

Seorang gubernur, dipanggil KPK. Beliau datang seorang diri. Tanpa pengawalan. Tanpa pendampingan oleh pengacara. Begitu percaya diri, gagah, dan berani. Pada hal, dengan berbagai dalih, kemungkinan dirinya dijerat hukum, ditahan, atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi, terbuka lebar. Pada contoh demikian, terlihat kualitas kebaikan orang tersebut.

Sebenarnya, amat banyak contoh-contoh lain serupa. Umumnya, mereka datang didampingi penasihat hukum. Dapat dimaklumi, bahwa berhadapan dengan aparat penegak hukum, pasti ditanya berbagai hal, terkait dengan kasus hukum. Orang awam, politisi, pengusaha, bahkan siapapun, umumnya gagap perihal seluk-beluk hukum.

Baca Juga: 6 tips mengatasi kaki kesemutan, nomor 3 sulit dilaksanakan tapi bisa dicoba

Bila salah menjawab pertanyaan, sangat mungkin, dirinya masuk perangkap hukum. Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk demikian, maka pendampingan oleh penasihat hukum, diperlukan.

Klaim seseorang sebagai warga negara baik, dapat diterima publik, bila orang tersebut terbukti bersih. Kebersihannya, dinyatakan oleh aparat penegak hukum, dalam press conference. Apalagi kalau kepadanya, diucapkan terimakasih atas keterbukaannya, dan bantuannya, sehingga kasus yang sedang diperiksa menjadi terang-benderang, jelas duduk persoalannya. Itulah, kebaikan berkualitas, dan berkontribusi untuk kelancaran proses penegakan hukum.

Lain halnya, bila dari pemeriksaan, ternyata seseorang, terindikasi terlibat suatu kejahatan. Kemudian, usai pemeriksaan langsung ditahan. Maka lunturlah (ambyar) klaim sebagai orang baik itu.

Publik  tentu tahu, bahwa ada orang-orang tertentu, tak mau datang ketika dipanggil berkali-kali oleh lembaga penegak hukum, untuk diperiksa. Dia menghilang. Tak diketahui dimana rimbanya. Aparat penegak hukum pun kewalahan. Maka, ditetapkanlah orang tersebut dalam status DPO (daftar pencarian orang). Masyarakat dan lembaga-lembaga lain, dimintakan bantuan untuk ikut-serta mencari, hingga melaporkannya, bila orang ini dijumpai.

Halaman:

Editor: Hudono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Teladan Jayamahe

Selasa, 29 November 2022 | 09:15 WIB

Wisata Ke Buton, Melihat Kaombo

Senin, 31 Oktober 2022 | 05:00 WIB

Kasus Obat Sirup Bermasalah, Jangan Dipandang Remeh

Kamis, 27 Oktober 2022 | 17:30 WIB

Renungan Tragedi Sepakbola Kanjuruhan

Rabu, 19 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Rekayasa dan Pemelintiran Hukum

Senin, 3 Oktober 2022 | 14:00 WIB

Orang-orang Baik di Negeri Pancasila

Kamis, 22 September 2022 | 11:45 WIB

Mengenang Prof Azyumardi Azra

Senin, 19 September 2022 | 12:00 WIB

Mewaspadai Kriminalitas Pasca Kenaikan BBM

Minggu, 11 September 2022 | 11:30 WIB

Awas, Kejahatan 'Nominee' di Bidang Pertanahan

Minggu, 11 September 2022 | 08:30 WIB

Masa Depan Medsos dan Eksistensi Media Massa

Rabu, 24 Agustus 2022 | 09:45 WIB

Adakah Mafia Tanah Dalam Kasus Sambo?

Senin, 22 Agustus 2022 | 10:00 WIB

'Jangan Sampai Tiga Kali'

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Peradaban Versus Kekerasan

Jumat, 29 Juli 2022 | 07:30 WIB

Kontroversi Tunjangan Wartawan Bersertifikat

Minggu, 3 Juli 2022 | 11:30 WIB

Keadaban Bernegara Hukum

Jumat, 1 Juli 2022 | 10:00 WIB

IMB Gratis

Minggu, 5 Juni 2022 | 06:39 WIB

Suap-Menyuap

Jumat, 3 Juni 2022 | 10:36 WIB
X