• Selasa, 6 Desember 2022

Awas, Kejahatan 'Nominee' di Bidang Pertanahan

- Minggu, 11 September 2022 | 08:30 WIB
Prof Dr Sudjito SH MSi (Dok pribadi)
Prof Dr Sudjito SH MSi (Dok pribadi)


Oleh: Sudjito Atmoredjo*

JAUH sebelum kejahatan mafia pertanahan muncul, telah ada kejahatan di bidang pertanahan lain, yaitu nominee (pinjam nama). Nominee adalah peminjaman nama oleh WNA terhadap WNI, untuk disalahgunakan dalam rangka pembelian hak milik atas tanah di Indonesia.


Kejahatan ini tampaknya semakin marak. Di wilayah-wilayah potensial investasi, di situ banyak WNA berupaya memiliki tanah-tanah untuk lahan usaha. Di Bali, Batam, Sulawesi, Kalimantan, bahkan di DIY, mudah dijumpai kasus-kasus nominee. Seperti apa gambarannya?


Ketika seorang WNA kesengsem memiliki tanah di Indonesia, maka dicarilah tanah yang cocok untuk dibeli. Soal harga, tak bermasalah. Mengapa? Karena, WNA, umumnya kaya (orang berduit). Dihadapkan pada rendahnya kurs rupiah terhadap dollar, maka harga tanah di Indonesia, tergolong murah bagi mereka.

Baca Juga: Lomba Seni Suara Burung Perkutut Nasional Piala Raja HB Cup XXXI digelar Minggu 18 September 2022


Melalui perantaraan calo, dicarilah tanah yang dapat dibeli. Suatu ketika, dijumpailah seorang WNI, mau menjual tanahnya. Setelah negosiasi, dicapailah kesepakatan. WNA (calon pembeli), WNI (calon penjual), dan calo datang ke PPAT, agar dibuatkan akta jual-beli tanah hak milik.


PPAT memberitahukan bahwa jual-beli tanah hak milik ke WNA dilarang. Mengapa? Ada ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA.


“Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain, yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung, memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing, atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum, dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya, tetap berlangsung, serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik, tidak dapat dituntut kembali”.

Baca Juga: Analisa Widyaningrum beber 7 langkah meraih cita-cita dalam kajian yang digelar IPM SMA Muhi Jogja

Halaman:

Editor: Hudono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Teladan Jayamahe

Selasa, 29 November 2022 | 09:15 WIB

Wisata Ke Buton, Melihat Kaombo

Senin, 31 Oktober 2022 | 05:00 WIB

Kasus Obat Sirup Bermasalah, Jangan Dipandang Remeh

Kamis, 27 Oktober 2022 | 17:30 WIB

Renungan Tragedi Sepakbola Kanjuruhan

Rabu, 19 Oktober 2022 | 10:00 WIB

Rekayasa dan Pemelintiran Hukum

Senin, 3 Oktober 2022 | 14:00 WIB

Orang-orang Baik di Negeri Pancasila

Kamis, 22 September 2022 | 11:45 WIB

Mengenang Prof Azyumardi Azra

Senin, 19 September 2022 | 12:00 WIB

Mewaspadai Kriminalitas Pasca Kenaikan BBM

Minggu, 11 September 2022 | 11:30 WIB

Awas, Kejahatan 'Nominee' di Bidang Pertanahan

Minggu, 11 September 2022 | 08:30 WIB

Masa Depan Medsos dan Eksistensi Media Massa

Rabu, 24 Agustus 2022 | 09:45 WIB

Adakah Mafia Tanah Dalam Kasus Sambo?

Senin, 22 Agustus 2022 | 10:00 WIB

'Jangan Sampai Tiga Kali'

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Peradaban Versus Kekerasan

Jumat, 29 Juli 2022 | 07:30 WIB

Kontroversi Tunjangan Wartawan Bersertifikat

Minggu, 3 Juli 2022 | 11:30 WIB

Keadaban Bernegara Hukum

Jumat, 1 Juli 2022 | 10:00 WIB

IMB Gratis

Minggu, 5 Juni 2022 | 06:39 WIB

Suap-Menyuap

Jumat, 3 Juni 2022 | 10:36 WIB
X