Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021, Kalurahan Getas menerima dana desa sebesar Rp962 juta pada tahun 2022 ini.
Sedangkan terkait dengan sanksi bahwa karena terjadi penyalahgunaan dana desa maka selama masih dalam proses hukum yang bisa dicairkan hanya dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sedangkan untuk pencairan sisa dana desa dilakukan pada tahun yang berjalan. “SP2D dari KPPN sudah jadi dan akan segera dicairkan,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui bahwa mantan staf bendahara Kalurahan Getas dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara.
Baca Juga: Optimalkan Kelompok Jaga Warga untuk Cegah Klitih
Selain pidana penjara, DH juga dikenakan denda sebesar Rp300 juta subsider 6 bulan penjara. Termasuk uang pengganti Rp78 juta subsider penjara selama satu bulan.
Dalam perkara ini DH dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan modus proyek fiktif menggunakan Dana Kalurahan. Akibat perbuatannya itu menyebabkan kerugian negara mencapai Rp600 juta. *
