• Jumat, 19 Agustus 2022

Pemkab Sukoharjo Launching Make Petan Tuma Sasar Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

- Selasa, 17 Mei 2022 | 14:55 WIB
Pemkab Sukoharjo melaunching Make Petan Tuma.  (Wahyu Imam Ibadi)
Pemkab Sukoharjo melaunching Make Petan Tuma. (Wahyu Imam Ibadi)

Hal ini bukan kemauan dari masyarakat tersebut, namun dapat diakibatkan karena adanya musibah yang dialami baik itu bencana alam maupun bencana sosial sehingga seseorang kehilangan identitas tertulis yang dimilikinya.

Kondisi seperti inilah yang menyebabkan hambatan bagi seseorang dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan atau yang sering disebut dengan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Baca Juga: Cerita Lucu Tukang Gosip yang Menggosip Tetangga dan Bikin Grup Facebook untuk Memposting Tulisan di Koran

Sebagian masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya identitas tertulis akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang belum menyadari pentingnya identitas tertulis.

Dimana identitas tertulis tersebut akan berakibat hukum terhadap masyarakat itu sendiri baik mengenai peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya yang menyangkut tentang administrasi kependudukan.

Dalam rangka mengatasi adanya penduduk rentan administrasi kependudukan yang saat ini masih ada di Kabupaten Sukoharjo, Pemkab Sukoharjo telah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelayanan Keliling Pendataan Penduduk Rentan Terpadu Bersama.

Baca Juga: Melon Madu Miliki Cita Rasa Manis dan Segar, Kandungan Vitamin C-nya Tingkatkan Imunitas Tubuh

Etik Suryani melanjutkan, nantinya diharapkan seluruh penduduk rentan telah memiliki dokumen administrasi kependudukan serta yang bersangkutan dapat mempergunakannya untuk berbagai kepentingan dan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan akses terhadap pelayanan publik yang ada.

Kepala Dispendukcapil Sukoharjo Budi Susetyo mengatakan, penyelenggaraan adminitrasi kependudukan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memiliki tujuan utama dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan nomor induk kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Halaman:

Editor: Husein Effendi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X