PURWOREJO, harianmerapi.com – Rencana kuari di Desa Wadas, menjadi perhatian Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Soal rencana kuari di Desa Wadas dibahas Beka Ulung Hapsara ketika menemui Ganjar Pranowo di Puri Gedeh Semarang, Jumat 11 Februari 2022.
Tidak hanya membahas soal rencana kuari di Desa Wadas, Beka Ulung Hapsara juga mengklarifikasi peristiwa kericuhan yang terjadi pada saat pengukuran tanah warga pro tambang pada Selasa 8 Februari 2022.
Baca Juga: Komnas HAM Datangi Desa Wadas Purworejo, Ini yang Dicari Beka Ulung Hapsara
“Kami bertemu dengan Gubernur di Puri Gedeh Semarang, kami evaluasi terhadap peristiwa tanggal 8 Februari 2022,” kata Beka.
Dalam pertemuan itu, Beka juga meminta pemerintah untuk tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan dalam menyelesaikan persoalan di Desa Wadas.
“Sebab trauma akibat peristiwa tanggal 8 itu justru akan mempersulit penyelesaian masalah di Desa Wadas,” terangnya.
Dalam pertemuan itu, Beka Ulung Hapsara memberikan 4 saran kepada Gubernur Ganjar Pranowo.
Pertama, kata Beka, Gubernur Ganjar Pranowo diminta menelaah kembali persoalan teknis terkait dengan perizinan yang ada.
Kedua, Beka juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi metode sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat yang kontra atau menolak, serta kepada mereka yang setuju.
“Soal sosialisasi ini penting, sebab prosesnya masih panjang. Saat ini saja baru pengukuran, belum pada tahapan-tahapan berikutnya,” tuturnya.
Ketiga, Beka meminta adanya jaminan keamanan terhadap warga Desa Wadas, baik yang menolak maupun setuju dengan tambang.
Baca Juga: Presiden Jokowi Soroti Persoalan Desa Wadas, Perintahkan KSP Lakukan Ini
“Jaminan keamanan harus ada sehingga tidak ada lagi intimidasi dan ancaman dari siapa pun,” ucapnya.
