SUKOHARJO, harianmerapi.com - Tingginya Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perbankan mendapat sorotan.
Kinerja BUMD diharapkan lebih baik karena sudah mendapatkan dana penyertaan modal. Pemkab Sukoharjo juga berharap BUMD memberikan kontribusi besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat membuka kegiatan pembinaan BUMD se Kabupaten Sukoharjo di Auditorium Gedung Menara Wijaya Lantai 10 Pemkab Sukoharjo, Jumat (22/10) mengatakan, pembinaan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja BUMD.
Hal itu penting mengingat BUMD menjadi andalan bagi Pemkab Sukoharjo baik dari sisi pelayanan maupun berkontribusi besar memberikan PAD bagi daerah.
Baca Juga: DPRD DIY Dorong Danais Dialokasikan untuk Perlindungan Hak Disabilitas
Pemkab Sukoharjo melihat kondisi di masing-masing BUMD berbeda. Sorotan diberikan pada BUMD perbankan di mana ditemukan masalah masih tingginya kredit bermasalah.
Temuan tersebut seperti di BKK Jateng Cabang Sukoharjo dimana tercatat kredit bermasalahnya cukup tinggi sebesar 27 persen.
NPL 27 persen di BKK Jateng Cabang Sukoharjo sangat tinggi karena idealnya hanya pada kisaran 5 persen.
Sedangkan yang terjadi di BKK Jateng Cabang Sukoharjo angkanya di atas 5 persen dan menandakan kondisi tidak baik, tidak sehat.
Baca Juga: Fenomena Squid Game: Modal Produksi Rp 300 Miliar, Kini Raup Untung Rp 12,7 Triliun
Kondisi kredit bermasalah yang tinggi juga ditemukan di BPR Grogol dimana angkanya di atas 10 persen.
Kedua BUMD tersebut mendapat sorotan tajam dari Pemkab Sukoharjo untuk segera melakukan pembenahan agar usaha yang dijalankan menjadi lebih baik dan sehat.
"Dengan pembinaan BUMD ini harapannya akan lebih baik ke depannya termasuk pelayanannya pada masyarakat," ujarnya.
Pemkab Sukoharjo ditegaskan Etik Suryani sangat jelas berharap kinerja BUMD menjadi lebih baik dan sehat.
