HARIAN MERAPI - Badan Gizi Nasional (BGN) meminta Dinas Kesehatan di berbagai daerah tidak asal-asalan mengeluarkan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar keamanan pangan dan mutu gizi tetap terjamin.
"Saya meminta kepada Dinas Kesehatan tolong jangan gampang-gampang untuk mengeluarkan SLHS. Karena ada prosedur yang harus dilalui, dapurnya harus seperti ini, harus ada ipal (instalasi pengolahan air limbah) dan sebagainya. Ini semuanya untuk kebaikan kita bersama," ujar Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Dadang Hendrayudha setelah rapat koordinasi dan evaluasi program MBG di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (6/11), seperti dilansir dari ANTARA.
Dia mengatakan setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program MBG wajib memenuhi standar kebersihan dan kelayakan sebelum kembali beroperasi.
Baca Juga: Konsumsi MBG maksimal dua jam setelah dibagikan, begini saran ahli gizi
Ia memastikan setiap kali terjadi kasus keracunan, BGN langsung menutup dan mengevaluasi SPPG yang terlibat.
"Kita lakukan evaluasi secara menyeluruh tentang tata kelola, proses bisnis. Niat kita adalah memberikan makan bergizi. Jadi memang tata kelolanya, kemudian rantai pasoknya, termasuk bahan baku yang berkualitas, karena anggaran yang kita siapkan memang cukup untuk itu," ujarnya.
Dia mengatakan saat ini di Kota Yogyakarta direncanakan terdapat 42 SPPG, dengan 18 unit sudah beroperasi dan 24 lainnya dalam tahap persiapan pembangunan. Jumlah penerima manfaat program MBG di wilayah ini 124.003 orang.
Kolaborasi antara kepala satuan tugas percepatan, BGN, Dinas Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) daerah, ujarnya, penting dilakukan dalam mempercepat penerbitan sertifikasi SLHS tanpa mengabaikan standar higienitas.
"SLHS harus dikeluarkan jika semua syarat sudah dipenuhi, termasuk fasilitas pengolahan air limbah (ipal) dan pelatihan penjamah makanan," kata dia.
Dadang mengatakan BGN akan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pasokan, rantai distribusi bahan baku, serta pengawasan mutu air dan makanan di setiap SPPG.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mendukung penuh langkah BGN memperketat pengawasan kebersihan dapur MBG di wilayah itu.
Ia menegaskan pentingnya pemeriksaan air yang digunakan di setiap dapur MBG untuk mencegah kontaminasi yang berpotensi menyebabkan penyakit.
"Kami mendukung langkah tegas BGN. Kalau ditemukan E-coli di buah atau sayur, berarti air pencucian terkontaminasi. Karena itu, Dinas Kesehatan wajib memeriksa air sebelum dapur kembali beroperasi," ujarnya.
