HARIAN MERAPI - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY memberikan apresiasi kepada para stakeholder yang selama ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .
Penghargaan tersebut diberikan dalam sekaligus menperingati Hari Pengayoman ke-80.
"Kami memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis yang dinilai telah berperan aktif dan konsisten mendukung program-program hukum dan hak asasi manusia," ujar Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto dalam keterangan persnya, Sabtu (23/8/2025).
Baca Juga: Dana Keistimewaan DIY Dipangkas hingga 50 Persen, Sri Sultan Enggan Lobi Pusat
Para penerima penghargaan antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta, Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Wilayah Provinsi DIY, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan serta sejumlah media massa.
Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan dan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Perjalanan panjang Kemenkumham selama 80 tahun tidak terlepas dari dukungan para mitra yang memiliki peran penting dalam memperkuat tugas dan fungsi kami di bidang hukum,” lanjut Agung menjelaskan.
Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Buka Pengajuan Penerima JPD Perguruan Tinggi Tahun 2025, Catat Syaratnya
Ditegaskan, kerja sama lintas sektor menjadi kunci keberhasilan Kemenkumham dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan inklusif.
Sektor perbankan seperti BRI mendukung pengelolaan keuangan dan pelayanan masyarakat, sementara Ikatan Notaris dan LBH UAD berperan aktif dalam memperkuat literasi hukum serta memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sementara dukungan media massa dapat membantu menyebarkan informasi kepada publik secara luas.
Dengan usia pengabdian yang sudah mencapai delapan dekade, Agung berharap sinergi yang telah terjalin dapat semakin erat.
“Kami berharap kerja sama yang telah terbangun ini dapat terus berlanjut dan berkembang. Pengayoman tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemenkumham, tetapi menjadi kerja bersama seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, adil dan sejahtera,” pungkasnya.*
