Catatan Hendry Ch Bangun: Setelah kompeten, apa?

INI sebenarnya pertanyaan lama yang kerap diajukan peserta Uji Komptensi Wartawan (UKW) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kepada saya ketika sering menguji di awal penetapan PWI sebagai lembaga uji oleh Dewan Pers pada tahun 2011.

Dalam beberapa kesempatan, saya menjawab, minimal setelah bersertifikat dan namanya muncul di situs dewanpers.or.id, Anda diakui sebagai wartawan profesional, selain oleh media sendiri.

Dan tentu saja jadi wartawan terpercaya karena masyarakat umum tahu bahwa Dewan Pers adalah pengampu kehidupan pers di Tanah Air setelah bubarnya Departemen Penerangan dan berhentinya campur tangan pemerintah seperti di era Orde Baru.

Baca Juga: Menengok kawasan Domas, tempat cuci kendaraan secara manual di Salatiga yang jadi langganan sopir truk dan bus

Waktu itu UKW belum popular, masih ada resistensi di kalangan wartawan, juga di kalangan pengelola media. Meskipun sebenarnya di masyarakat mulai ada keluhan bahwa sejak Reformasi 1998 dan lahirnya Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers, pers tumbuh tak tercegah, pekerjaan wartawan bebas dilakukan siapa saja. Tabloid dengan segala macam nama bermunculan dengan berita yang sensasional dan seenaknya, tanpa memedulikan kode etik.

PWI termasuk yang paling bersemangat mendorong adanya aturan terkait kompetensi agar dunia pers lebih “tertib”. Itu sebabnya menjadikan momentum Hari Pers Nasional 2010 di Palembang untuk mengajak seluruh masyarakat pers di Tanah Air bahu membahu dan berhasil dengan terbitnya Piagam Palembang yang ditandangani pimpinan media mainstream di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogya, Surabaya, Medan, Palembang, termasuk grup besar seperti Kompas, Jawa Pos, Sinar Harapan, Tempo, kelompok Trans Media, Lippo Media.

Piagam Palembang lalu ditindaklanjuti Dewan Pers dengan keluarnya Peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan No. 1 tahun 2010 setelah membahasnya dengan konstituen, pimpinan media, dan publik. Dewan Pers membuat babon pelaksanaan UKW, setelah sebelumnya juga menetapkan orang-orang dinilai layak untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama.

Baca Juga: Kota Saranjana: Youtuber Nessie Judge bahas sejarah dan legendanya, simak baik-baik!

Kemudian disusul dengan penetapan sejumlah lembaga uji, LPDS menjadi yang pertama, PWI menjadi lembaga uji kedua dst. Setelah itu lembaga uji membuat buku pedoman UKW, melakukan Training of Trainers, para calon penguji awal ini kemudian magang, lalu menjalankan tugas sebagai penguji di lembaga uji masing-masing serta didaftarkan ke Dewan Pers.

Agar kualitas pengujinya memenuhi standar, Pengurus PWI Pusat periode 2013-2018 melakukan asesmen oleh lembaga psikologi terapan independen terhadap puluhan penguji dan hasilnya hanya 30-an yang lulus tes. Beberapa bulan kemudian diadakan asesmen kedua ada 20-an orang yang lulus. Yang belum lulus, diminta belajar lagi menunggu asesmen ketiga, yang sayangnya tidak pernah dilakukan lagi, sampai hari ini. Penetapan penguji tidak lagi transparan dan tidak ada tolok ukurnya.
***
Pertanyaan tentang relasi antara bersertifikat kompetensi dan profesionalitas wartawan kian terasa relevan karena banyaknya pelanggaran kode etik jurnalistik yang diadukan ke Dewan Pers, yang di tahun 2022 mencatat 691 kasus pengaduan, dan 97% media yang diadukan dari platform media siber. Padahal dalam 3 tahun terakhir, Dewan Pers membiayai UKW bagi lebih dari 5.000 wartawan di 34 provinsi, dan 18 lembaga uji secara mandiri melakukan UKW dan menghasilkan sekitar 2000 wartawan kompeten.

Baca Juga: Gempa magintudo 4,3 guncang Cianjur, BKMG minta warga waspadai gempa susulan

Judul yang mendekati porno, berita yang tidak berimbang, berita tidak akurat, berita partisan, kerapnya muncul opini menghakimi, berita yang menyebutkan identitas anak, membuat masyarakat bertanya kok semakin seperti menabur garam ke laut?

Mendapati berita yang melanggar kode etik, kita harus menelusuri persoalan dengan jernih agar tahu duduk persoalan. Media yang pemiliknya Ketua Partai Politik atau berafiliasi langsung dengan parpol, sulit membuat berita objektif tentang parpol itu atau tokohnya, dan cenderung membuat berita partisan dan tidak berimbang. Bagaimana mungkin wartawan independen kalau sejak perencanaan liputan sudah ada misi tertentu?

Media yang hidupnya bergantung dari iklan lembaga negara termasuk di daerah, sulit untuk membuat berita yang kritis dan cenderung memberitakan sesuai pesanan, karena mereka takut kehilangan pendapatan. Pemimpin Redaksi saja tunduk kepada perintah boss-nya, apalagi wartawan yang tinggal menjadi pelaksana tugas.