• Rabu, 17 Agustus 2022

Keadaban Bernegara Hukum

- Jumat, 1 Juli 2022 | 10:00 WIB
Prof Dr Sudjito SH MSi (Dok pribadi)
Prof Dr Sudjito SH MSi (Dok pribadi)


Oleh: Sudjito Atmoredjo*

VIRAL di media, nama Muhammad dan Maria digunakan untuk promo gratis miras di Holywings. Wajar dan pastilah orang Islam dan Kristiani marah. Ini penghinaan. Maka, patut diapresiasi, outlet Holywings ditutup Pemerintah Daerah. Izin dicabut.

Benarkah kehidupan di negeri ini semakin beradab? Ataukah sebaliknya, terindikasi semakin biadab? Hemat saya, pertanyaan mendasar ini penting menjadi perhatian dan tanggung jawab semua pihak untuk menjawabnya secara objektif dan futuristik.


Sila ke-2 Pancasila, secara eksplisit berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila ini hanya akan bermakna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manakala dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, untuk semua urusan.

Baca Juga: Provinsi di Papua Bertambah, Polri Berencana Bentuk Tiga Polda Baru

Apalah arti hafalan, ataupun penjelasan berbusa-busa dalam suatu seminar, ketika perilakunya jauh dari kategori beradab, dan justru semakin mendekati kategori biadab.
Ambil contoh, perihal jabatan dan kekuasaan.

Agar berhasil memperebutkannya, menurut Nihan (1991), ada 18 butir patokan praktis yang mesti dipraktikannya, yakni: berdusta, memutar balik fakta, memalsukan dokumen, memfitnah, memeras, menipu, menghasut, menyuap, intimidasi, bersikap keras, membenci, mencaci maki, menyiksa, memerkosa, merusak-menyabot, membumi hangus, membunuh sampai membantai. Ringkasnya, demi jabatan dan kekuasaan, segala cara dibenarkan, tanpa hirau rambu-rambu moralitas-religius.


Dari dulu hingga sekarang, komunisme mengajarkan hal-hal seperti itu. Aktivis, kader, pengikut partai komunis, dilatih membuat kabar hoaks. Sampai ahli dan terampil mempraktikannya. Diyakinkan bahwa mencederai, membunuh, dan membantai lawan politik, bukanlah dilarang. Persekusi secara fisik maupun melalui media sosial, menjadi salah satu senjata penaklukan lawan politik.

Baca Juga: RUU Pemekaran Papua Disahkan DPR Jadi Undang-Undang, Mendagri: Demi Kemajuan Pembangunan Papua

Halaman:

Editor: Hudono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

'Jangan Sampai Tiga Kali'

Rabu, 10 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Peradaban Versus Kekerasan

Jumat, 29 Juli 2022 | 07:30 WIB

Kontroversi Tunjangan Wartawan Bersertifikat

Minggu, 3 Juli 2022 | 11:30 WIB

Keadaban Bernegara Hukum

Jumat, 1 Juli 2022 | 10:00 WIB

IMB Gratis

Minggu, 5 Juni 2022 | 06:39 WIB

Suap-Menyuap

Jumat, 3 Juni 2022 | 10:36 WIB

Gelar dan Kehormatan

Minggu, 1 Mei 2022 | 08:30 WIB

Tunjangan Hari Raya

Kamis, 21 April 2022 | 09:45 WIB

Macan Ompong, Oligarki, dan Minyak Goreng

Jumat, 11 Februari 2022 | 09:30 WIB

Kehilangan Kepekaan Historis-Metafisis

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:30 WIB

Anugerah dan Bencana Kala Omicron Mendunia

Sabtu, 15 Januari 2022 | 11:30 WIB

Kesempatan Umrah Terbuka Lagi

Minggu, 9 Januari 2022 | 05:12 WIB

Implikasi Omicron

Rabu, 5 Januari 2022 | 09:30 WIB

Hujan: Bukan Musibah Melainkan Berkah

Selasa, 16 November 2021 | 12:00 WIB
X