Maka salah satu langkahnya mulai tahun 2023 berbagai penilaian reformasi birokrasi akan lebih fokus melalui isu-isu tematik tematik, salah satunya penanggulangan kemiskinan.
Anggaran Kemiskinan Berkisar Rp 500 Triliun
Anas menjelaskan bahwa reformasi birokrasi tematik ini mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan.
Hal ini melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi atau kebijakan, reformulasi program atau kegiatan sehingga lebih tepat sasaran.
Anas menegaskan bahwa berulang kali Jokowi menyatakan bahwa semua program terkait kemiskinan harus selaras baik dari pusat hingga daerah.
Baca Juga: Pengamat sebut objek wisata alam Puncak Suroloyo Kulon Progo butuh pembenahan, begini sarannya
Ia menyebut anggaran terkait kemiskinan dengan segala ekosistemnya yang tersedia ditotal berkisar Rp 500 Triliun.
Hal ini diharapkan menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang lebih signifikan.
"Kementerian PAN RB sesuai dengan tugasnya memperkuat tata kelola birokrasi dengan berbagai ekosistemnya," ujarnya.
Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan telah meluncurkan pilot project-nya pada 3 provinsi dan 9 kabupaten atau kota.
Anas menambahkan bahwa Kementerian PAN RB telah menyampaikan contoh logical framework-nya RB tematik kemiskinan.
Baca Juga: Kaesang ingin terjun di dunia politik, Jokowi : Saya nggak ikut-ikut
"Termasuk presiden mengarahkan agar anggaran terkait kemiskinan tidak dibelanjakan untuk urusan yang tak berdampak langsung ke penurunan kemiskinan," bebernya.
Hal tersebut seperti seminar yang berulang dan sosialisasi program secara terpusat di kota-kota besar yang semestinya bisa dikurangi dengan alternatif virtual.
Lebih lanjut Anas menyebut bahwa terdapat sejumlah instansi terutama di daerah yang memiliki program kemiskinan yang belum sepenuhnya berdampak optimal.
