"Jadi misal ada studi banding soal kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan Rp 500 Triliun," bebernya.
Jokowi menginginkan bahwa anggaran kemiskinan tersebut dapat dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga.
Berdasarkan data Kemenkeu, di tahun 2022 terdapat anggaran puluhan triliun, namun hal tersebut harus dipilah.
"Misalnya untuk sosialisasi kebijakan kementerian, di Kementerian PAN RB hampir semuanya daring," katanya.
Pihaknya pun membuka forum konsultasi terkait berbagai hal secara tematik dengan kontak petugas yang bisa dihubungi setiap hari.
Anas menambahkan, mulai 2023, indeks Reformasi Birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP yang dinilai Kementerian PAN RB tidak hanya di ujung tahun.
Namun pihaknya menjemput bola sejak awal, contohnya pada soal stunting sebagai bagian dari ekosistem pengentasan kemiskinan.
Hal ini dimasukkan sebagai variabel penilaian kinerja reformasi birokrasi pemda, tapi tidak dievaluasi di akhir 2023.
"Mulai Januari 2023 kita sudah asistensi, termasuk apakah setiap pemda sudah mengalokasikan program makanan untuk anak stunting, itu kita cek bersama Mendagri Pak Tito Karnavian," katanya.
Sehingga logical frame work pun tertata. Anas menyebut jangan sampai program stunting namun kegiatannya hanya sosialisasi saja.
"Jangan sampai programnya stunting tapi kegiatannya hanya sosialisasi gizi tanpa dibelikan gizinya setiap hari," pungkasnya.*
