HARIAN MERAPI - MenPAN RB Abdullah Azwar Anas menyebut anggaran kemiskinan yang ditotal berkisar Rp 500 triliun ini tidak berdampak langsung kepada penurunan kemiskinan.
Anggaran kemiskinan Rp 500 triliun ini, oleh Menpan RB disebut untuk anggaran yang tidak berdampak langsung ke masyarakat.
MenPAN RB pun membeberkan beberapa contoh anggaran kemiskinan Rp 500 triliun untuk hal-hal yang sepenuhnya tidak berdampak optimal pada program penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga: Bendungan Siluwur didesain ulang dan akan dibangun baru, ini sebabnya
Namun sebelum itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas membeberkan program reformasi birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan.
Hal ini sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada Tahun 2024.
"Sesuai arahan Presiden Jokowi, program birokrasi harus berdampak optimal, salah satunya terkait pengentasan kemiskinan," ujarnya dilansir dari laman menpan.go.id.
Baca Juga: Tewaskan Selvi Amalia Nuraeni, polisi tetapkan pengemudi Audi A6 sebagai tersangka
Seperti yang diketahui, per September 2022 kemiskinan Indonesia sebesar 9,57 persen.
Hal ini menurun dibandingkan tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen, sesuai data BPS.
"Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus menurunkan minimal kira-kira 1,2 persen per tahun," ucapnya.
Menurutnya penurunan angka kemiskinan ini bukanlah tugas yang ringan untuk mencapai target 7 persen di Tahun 2024.
Baca Juga: Duel Jonatan Christie vs Cicho adalah laga 'All Indonesia Final' yang sudah 15 tahun dinantikan
Sehingga ia menyebut bahwa Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah, baik dari pusat ke daerah bergerak selaras.
"Dalam konteks Kementerian PAN RB, kita ditugasi soal tata kelola birokrasi," katanya.
