• Sabtu, 26 November 2022

Gandeng pakar hukum Jepang, Ditjen PP Kemenkumham tingkatkan kapasitas perancang peraturan perundang-undangan

- Kamis, 6 Oktober 2022 | 07:30 WIB
Narasumber dari JICA Expert, Mrs Hiromi Oikawa saat seminar dan diskusi di DIY. (Foto: Dok Kemenkumham)
Narasumber dari JICA Expert, Mrs Hiromi Oikawa saat seminar dan diskusi di DIY. (Foto: Dok Kemenkumham)

HARIAN MERAPI – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY menggelar seminar dan diskusi tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah dengan menggandeng pakar hukum dari Jepang di Hotel Phoenix Yogya, Rabu (5/10/2022).

"Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendukung peningkatan kapasitas dari SDM para Perancang Peraturan Perundang-undangan," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Ceno Hersusetio di sela-sela acara.

Dipilihnya Jepang sebagai rujukan karena penyusunan regulasi di negara tersebut telah dilakukan dengan baik.

Baca Juga: Resmi terdaftar di Kemenkumham RI, Peradi Pergerakan sah sebagai organisasi advokat

Apalagi selama ini Jepang merupakan negara yang sangat taat melaksanakan peraturan perundang-undangan dan hampir tidak pernah ada tumpang tindih dan kontradiksi antara peraturan yang satu dengan yang lain.

"Selain memiliki konsistensi dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan, Jepang juga memiliki pengaturan mengenai peraturan daerah," imbuh Ceno.

Untuk itu sejumlah pejabat fungsional perancang eraturan perundang-undangan akan melaksanakan studi tiru legal drafting ke Jepang.

Baca Juga: Pakai rompi merah, Kejagung tampilkan 11 tersangka kasus Brigadir J

Kanwil Kemenkumham memegang peranan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Tim perancang peraturan perundang-undangan memfasilitasi pembentukan rancangan peraturan dan menjalin sinergitas dengan pemerintah paerah provinsi maupun kabupaten/kota di DIY.

Halaman:

Editor: Sutriono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X