• Selasa, 9 Agustus 2022

KPK Sebut Dugaan Suap Bupati Ade Yasin Agar Pemkab Bogor Kembali Dapatkan Predikat WTP

- Kamis, 28 April 2022 | 06:05 WIB
Tangkapan layar-Ketua BPK Isma Yatun (kiri), Ketua KPK Firli Bahuri (kedua dari kiri), dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (kanan) saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dini hari yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK RI terkait penetapan Bupati Bogor Ade Yasin. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Tangkapan layar-Ketua BPK Isma Yatun (kiri), Ketua KPK Firli Bahuri (kedua dari kiri), dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (kanan) saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dini hari yang disiarkan melalui kanal YouTube KPK RI terkait penetapan Bupati Bogor Ade Yasin. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

JAKARTA, harianmerapi.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dugaan suap yang dilakukan Bupati Bogor Ade Yasin (AY) agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"AY selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023 berkeinginan agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk TA 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dini hari, seperti dilansir dari Antara.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga: Kronologi Lengkap Mahasiswa Bakar Teman di Jogja: Korban Luka Bakar 80 Persen, Pelaku Dijerat Pasal Berlapis

Sebagai pemberi, yakni Bupati Bogor Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT).

Sedangkan empat tersangka penerima suap, yaitu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/pengendali teknis Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

Selanjutnya, kata Firli, BPK Perwakilan Jawa Barat menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 Pemkab Bogor.

Baca Juga: Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya, Ini Lho Tujuan Presiden Joko Widodo

"Tim pemeriksa yang terdiri dari ATM, AM, HNRK, GGTR, dan Winda Rizmayani ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor," ucap Firli.

Halaman:

Editor: Sutriono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

ASEAN Para Games 2022 ditutup Presiden Jokowi

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 12:15 WIB
X