SUKOHARJO, harianmerapi.com - Gabungan elemen mahasiswa menggelar aksi di kantor DPRD Sukoharjo, Senin (18/4/2022). Massa mengajukan enam pernyataan sikap yang ditandatangani bersama antara mahasiswa dengan pimpinan dewan.
Demo mendapat pengamanan ketat dari Polres, Kodim 0726 dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo.
Massa yang mengatasnamakan Cipayung Kabupaten Sukoharjo datang ke kantor DPRD Sukoharjo dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan seperti Rakyat Menggugat Kenaikan Harga Minyak, Indonesia Krisis Minyak Goreng, Tolak Kenaikan Harga Sembako dan lainnya.
Baca Juga: Kasus Suami Bakar Istri dan Anak, Polres Kudus Belum Tetapkan Tersangka
Ketua HMI Cabang Sukoharjo Fierdha Abdullah Ali mengatakan, pernyataan sikap Cipayung Sukoharjo menyikapi keadaan negeri ini yang sedang dalam kondisi darurat demokrasi dan keadilan sosial.
Menurutnya, negara juga panik dalam menanggapi berbagai persoalan yang hadir tidak mampu menampilkan watak demokrasi yang dicita-citakan konstitusi dan reformasi. Watak otoritarianisme oligarki negara yang sudah didepan mata.
Secara sadar bahwa rakyat sebagai kekuatan demokrasi harus segera bergerak dan menyuarakan, jika tidak maka akan memberikan keleluasaan elite birokrasi yang sewenang-wenang dalam melemahkan supremasi hukum dan melenggangkan oligarki di negara kita.
Aliansi Cipayung Sukoharjo hadir atas keresahan bersama setelah menelaah dan menimbang berbagai permasalahan yang terjadi seperti, terjadinya ketidak stabilan bahan pangan di pasaran dan sulitnya masyarakat mendapat kebutuhan pokok.
Naiknya harga minyak goreng yang sampai saat ini masih melonjak serta ketersediaan barang yang belum seimbang dengan kebutuhan pasar.
Beberapa alasan pemerintah mengenai kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga pangan yang lain tidak terlepas dari ketergantungan terhadap impor dan minimnya peningkatan produksi dalam negeri.
Selain itu pemerintah juga menaikan PPN yang awalnya 10 persen menjadi 11 persen. Momentum ini kurang tepat disaat kondisi ekonomi nasional baru mulai bangkit. Ekonomi masyarakat mulai tumbuh dan belum stabil pemerintah malah menaikan PPN menjadi 11 persen.
Salah satu karakteristik PPN adalah pajak yang bersifat tidak langsung dikenakan kepada masyarakat tetapi kepada barang dan jasa yang dikonsumsi. Artinya PPN ini menjadi tanggungjawab konsumen bukan pedagang atau produsen.
