Kenaikan PPN ini bersamaan dengan kenaikan bahan pokok, maka kami melihat kebijakan ini jauh dari nilai keadilan bagi rakyat.
Kenaikan BBM hari ini situasi di lapangan banyak masyarakat mengeluh lantaran ketersediaan BBM jenis pertalite. Apalagi BBM jenis pertalite ini sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat lantaran konsumsi BBM jenis pertalite sangat tinggi.
Hal ini juga dikarenakan karena naiknya harga BBM jenis Pertamax yang baru saja ditetapkan pemerintah tentu akan berdampak terhadap ketersediaan BBM jenis Pertalite.
Disisi lain, persoalan wacana tiga periode presiden dan penundaan pemilu ini sangat jelas melanggar Pasal 7 Ayat 3 dan Pasal 22E ayat 1 UUD 1945.
Baca Juga: Kisruh Riki Dwi Saputro Diumumkan PSS Sleman dan Persekat Tegal Sebagai Pemainnya, Ini Masalahnya
Adapun perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden dan kelembagaan lainnya tentu juga akan bertentangan dengan pasal-pasal tentang masa jabatan dan cara pengisian jabatan yang diatur melalui pemilu.
Selain itu risiko akan terjadi jika penundaan pemilu dilangsungkan adalah terdapat permasalahan di kelembagaan negara. Perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu dinilai tidak sesuai dengan tertib politik karena telah melewati batasan lima tahun.
"Penundaan pemilu dinilai dapat merusak tata demokrasi dan iklim negara hukum di Indonesia," ujarnya.
Aliansi Cipayung Sukoharjo bersepakat mengatakan sikap, menuntut Pemda Sukoharjo untuk mendesak pemerintah pusat untuk segera mengatasi permasalahan minyak goreng.
Baca Juga: Imran Nahumarury Bakal Pakai Gaya Berbeda Saat Melatih di PSIM Jogja
Kemudian mengkaji ulang dan menunda realisasi kenaikan PPN periode 1 April 2022 atas amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan melihat sudut pandang keberpihakan kepada masyarakat, menolak kenaikan harga Pertamax dan menjamin ketersediaan pertalite di Sukoharjo
Selain itu, mereka jua menolak wacana perpanjang masa jabatan presiden, menolak wacana tiga periode jabatan presiden dan mendesak penyelenggaraan pemilu sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.
Wakil Ketua DPRD Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan, yang pertama DPRD Sukoharjo senantiasa menerima dengan terbuka semua bentuk aspirasi selama ini dan salah satunya dari elemen mahasiswa se Sukoharjo.
Baca Juga: Dua Pemain PSS Sleman, Syaiful Ramadhan dan Arsyad Yusgiantoro Diisukan Hengkang