SUKOHARJO, harianmerapi.com - DPRD Sukoharjo meminta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo memperketat pengawasan protokol kesehatan (Prokes) di sekolah yang menggelar simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) dan PTM.
Kepala sekolah dan guru juga bertanggungjawab penuh atas kepatuhan Prokes selama kegiatan di sekolah. Hal itu dilakukan mengingat banyak peserta didik yang harus diawasi agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 di sekolah.
Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, Minggu (19/9) mengatakan, simulasi PTM dan PTM di sekolah sudah mulai dilaksanakan sejak 13 September lalu. Kondisi di masing-masing sekolah berbeda karena statusnya ada yang baru sebatas simulasi PTM namun beberapa sekolah lainnya sudah melaksanakan PTM.
Baca Juga: 'No Time To Die' Jadi Film Terakhir Daniel Craig Sebagai Agen James Bond
Dimulainya simulasi PTM dan PTM membuat pengawasan harus diperketat khususnya terkait protokol kesehatan. Pengawasan dilakukan oleh Disdikbud dan DKK Sukoharjo. Selain itu juga melibatkan sekolah dan Puskesmas di masing-masing wilayah.
Pengetatan pengawasan dilakukan karena sudah menjadi kewajiban kepatuhan sekolah menggelar simulasi PTM dan PTM. Protokol kesehatan harus dipatuhi demi mencegah penyebaran Covid-19 dan kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
"Protokol kesehatan tetap wajib dipatuhi. Pengawasan harus dilakukan oleh semua pihak baik Disdikbud, DKK, kepala sekolah, guru, Puskesmas dan orang tua murid. Jangan sampai terjadi penyebaran Covid-19 di sekolah saat PTM," ujarnya.
Baca Juga: Viral Arogansi Oknum PJR Bikin Anggota DPR Geram
Dalam pelaksanaan simulasi PTM dan PTM para siswa juga harus ditekankan wajib mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Kesadaran mematuhi protokol kesehatan tersebut sangat membantu pihak sekolah dalam mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.
"Masker tetap wajib dipakai terus siswa dan guru. Jangan melanggar protokol kesehatan karena demi kebaikan semua selama PTM," lanjutnya.
DPRD Sukoharjo juga meminta pada Disdikbud dan DKK Sukoharjo tidak memaksakan sekolah yang belum siap untuk menggelar simulasi PTM dan PTM. Sebab sekolah apabila belum siap maka memiliki risiko besar terjadi pelanggaran protokol kesehatan dan menyebabkan kerawanan penyebaran Covid-19 saat kegiatan belajar mengajar digelar di ruang kelas.
Baca Juga: PPKM Dilonggarkan, Banyak Pelaku Usaha di Sukoharjo Langgar Prokes
"Sekolah tingkat bawah seperti TK dan SD apabila memang belum siap maka jangan dipaksakan. Untuk SMP mungkin siswa sudah paham tentang protokol kesehatan tapi tetap harus diawasi," lanjutnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah memutuskan kebijakan PTM dan simulasi PTM di sekolah sudah dimulai pada 13 September 2021.