KULON PROGO, harianmerapi.com - Sistem Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang belum juga digelar hingga saat ini membuat DPRD Kulon Progo bertanya-tanya. Wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif tersebut menilai Pemkab berjalan lamban, sehingga membuat anak-anak gagal mendapatkan hak pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo, Istana menyampaikan, pihaknya sudah bersikap keras sejak lama, mendorong Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) setempat agar bersikap bijak. Dinas semestinya melihat kondisi riil di lapangan, di mana anak-anak sudah tidak bersekolah selama dua tahun sehingga tidak mendapat transformasi ilmu.
"Transformasi ilmunya menjadi tidak terukur. Anak-anak gagal mendapatkan hak pendidikan," kata Istana, Rabu (15/9/2021).
Politisi PDIP ini menilai, sistem Belajar Dari Rumah (BDR) yang kini diterapkan justru menimbulkan banyak permasalahan. Terutama bagi orangtua yang tidak mempunyai bekal untuk mendidik anak, sudah merasa jenuh karena seolah dipaksa mendampingi anak-anak dan mencermati banyak buku pelajaran.
Padahal di sisi lain, mereka harus memikirkan kondisi ekonomi rumah tangga yang goyang akibat pandemi.
Istana kemudian mempertanyakan, apa yang menjadi kekhawatiran dinas dalam melaksanakan PTM. Jika yang dikhawatirkan adalah terjadi kerumunan anak-anak sehingga menimbulkan penularan Covid-19, dinas dinilainya perlu melihat fakta di lapangan bahwa anak-anak selalu berkumpul di lingkungan rumah untuk bermain dan belajar.
Baca Juga: Harga Telur Anjlok Tapi Pakan Mahal, Peternak Ayam di Kulon Progo Menjerit
"Dulu Pemkab ngoyak-oyak supaya guru diprioritaskan divaksin, sudah kami lakukan sehingga yang sebelumnya cuma 40 persen sekarang sudah 90 persen guru tervaksin. Anak-anak SMP pun demikian, dari sekitar 15.000 sudah hampir semuanya tervaksin. Fasilitas, sarana dan prasarana juga sudah siap, kenapa tidak segera dimulai," tegas Istana.
Ia menekankan, PTM merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Sebab SDM yang unggul diperoleh dari pendidikan.Terlebih dalam Undang-Undang telah disebutkan, Pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika vaksinasi menjadi keputusan global, maka anak-anak yang sudah vaksin bisa menjalani PTM terlebih dahulu.
Setelahnya, tergantung kreativitas, inovasi dan kemauan dinas. Anak-anak yang belum vaksin bisa dengan menggelar PTM terbatas 5 sampai 10 anak, juga berlangsung satu atau dua jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
"Segala aturan yang menjadi ketetapan harus dibaca dengan cermat dan bijaksana. Semestinya guru-guru sudah rindu dengan PTM, jangan hanya mementingkan haknya saja, asal gaji, tunjangan dan sertifikasi lancar. Hak dan kebutuhan anak-anak harus diperhatikan," ucapnya.
Baca Juga: Halau Massa Bikin Gaduh, Komunitas Malioboro Berjaga di Depan Gedung DPRD DIY
Sebelumnya, Wakil Bupati Kulon Progo, Fajar Gegana menyampaikan, Disdikpora saat ini sedang menggodok Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan PTM dengan prokes yang ketat, mengacu kepada SKB 4 Menteri. Kajian SOP ini kemudian dibahas dalam rapat koordinasi antara Disdikpora, Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Kulon Progo lalu dimintakan persetujuan bupati.