• Selasa, 26 Oktober 2021

Komnas HAM Desak Polda Kalsel Usut Dugaan Salah Tangkap Aktivis HMI

- Rabu, 15 September 2021 | 13:23 WIB
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Komnas HAM Hairansyah.  (ANTARA/HO-Humas Komnas HAM)
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Komnas HAM Hairansyah. (ANTARA/HO-Humas Komnas HAM)


JAKARTA, harianmerapi.com - Dugaan salah tangkap terhadap Rafi'i (23) mahasiswa sekaligus aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Barabai, Hulu Sungai Tengah, mengundang perhatian serius Komnas HAM.


Menurut Komnas HAM, dugaan salah tangkap tersebut bertentangan dengan UU Polri. Karena itu, Komnas HAM mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengusut tuntas kasus tersebut.

"Komnas HAM meminta Polda Kalsel mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional dan transparan serta menindak tegas anggotanya yang terbukti bersalah," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Komnas HAM Hairansyah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Baca Juga: Inilah Cara Mendapatkan QR Code PeduliLindungi untuk Pengelola Tempat Usaha

Komnas HAM, kata Hairansyah, juga mengecam dugaan salah tangkap dan tindak kekerasan yang dimaksud. Sebab, hal itu bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tindakan tersebut juga telah mencederai tekad Polri untuk menjadi Polri yang "Presisi" yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan sebagaimana program yang diusung oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sejak menjabat sebagai Kapolri.

 

Baca Juga: Vaksin Covid-19 Saat Ini Masih Ampuh Hadapi Corona Varian Baru, Simak Penjelasan Guru Besar FK UI

Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri (Perkapolri 8/2009).

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Mau Terbang, Ini Aturan Terbaru dari Kemenhub

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:12 WIB
X