HARIAN MERAPI – TPA Regional Piyungan sudah tidak lagi menerima sampah dari kota ataupun kabupaten di DIY mulai tahun 2024, sehingga akan diterapkan desentralisasi di mana setiap wilayah akan mengelola sampahnya secara mandiri.
Kota Yogyakarta akan mengelola sampahnya secara mandiri dengan optimalisasi pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) Nitikan dan Karangmiri. Juga ditambah dengan Nitikan 2, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, serta TPST yang akan dikelola oleh BUMD Pemkot Yogyakarta bekerja sama dengan pihak swasta.
Baca Juga: Menlu Retno Marsudi: Sumbu Filosofi Kukuhkan Yogyakarta Jadi Kota Peradaban
Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengatakan, dengan adanya pemberlakuan desentralisasi pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta pada tahun 2024 akan dilakukan dalam beberapa skema.
“Pemkot menyiapkan mata rantai pengelolaan sampah di hilir dengan memperkuat TPS 3R Nitikan, Karangmiri, kemudian sedang disiapkan TPS 3R Nitikan 2 yang produk akhirnya adalah material untuk industri daur ulang. Ditambah lahan sekitar 2.000 meter persegi di Piyungan yang akan menjadi TPST dengan output Refuse Derive Fuel (RDF),” terangnya beberapa waktu lalu.
Pihaknya mengatakan mata rantai pengelolaan sampah di sektor hilir juga akan diperkuat dengan TPST yang sedang dipersiapkan di wilayah DIY, yang nantinya akan dikelola oleh BUMD Pemkot Yogyakarta yaitu PT Jogjatama Vishesha bekerja sama dengan PT Biru Sistem Perkasa. Di mana sampah akan dikelola lewat proses pemusnahan menggunakan teknologi ramah lingkungan.
Baca Juga: Inilah UMK kabupaten/kota di DIY tahun 2024. Kota Yogyakarta tertinggi, Gunungkidul terendah
“Peta jalan proses mata rantai pengelolaan sampah di hilir ini semuanya sedang berjalan dan berproses, yang targetnya sudah bisa berjalan secara sistematis di bulan Mei tahun 2024. Dengan terus menguatkan pengelolaan sampah di sektor hulu yang menjadi peran utama melalui Gerakan Zero Sampah Anorganik atau GZSA dan Gerakan Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja atau Mbah Dirjo,” jelasnya.
Aman juga menyampaikan penguatan GZSA dan Gerakan Mbah Dirjo selain menekankan pada perubahan sosial perilaku masyarakat, agar mau dan mampu mengelola sampah dari sumbernya, juga optimalisasi peran Bank Sampah Induk yang akan memayungi juga menyelesaikan persoalan dari 666 bank sampah unit di Kota Yogya.
Baca Juga: Kasus mafia Tanah Kas Desa Caturtunggal Sleman, Agus Santosa dijatuhi hukuman 8 tahun penjara
“Potensi timbunan sampah di Kota Yogyakarta sekitar 300 ton per hari, skemanya 150 ton sampah akan selesai di hulu melalui GZSA dan Gerakan Mbah Dirjo juga Bank Sampah Induk. Kemudian 150 ton lainnya akan diproses di hilir dengan sirkulasi dan proses mata rantai optimalisasi TPS 3R yang akan mengelola 50 ton dan 100 ton sisanya oleh TPST,” ujarnya.
Salah satu pengurus bank sampah dari Kelurahan Wirobrajan, Ana Palupi menceritakan, dirinya sudah aktif dalam kegiatan bank sampah sejak tahun 2015, dan semenjak adanya GZSA dan Gerakan Mbah Dirjo nasabah di tempatnya semakin bertambah, keaktivannya juga meningkat.
"Bank sampah tidak pernah berenti untuk melakukan ajakan ke warga sekitar yang belum menjadi nasabah, serta mulai mengubah perilaku untuk memilah sampah sejak dari rumah. Dengan adanya Bank Sampah Induk juga sangat membantu, karena sampah yang telah terkumpul kalau tidak terambil pelapak bisa ditampung," ungkapnya. *