HARIAN MERAPI - Ratusan massa dari pedagang kaki lima (PKL) Malioboro menggelar unjuk rasa di Balai Kota Yogyakarta, Senin (18/9/2023). Mereka menuntut pertanggunjawaban pemerintah setempat atas polemik pasca relokasi yang belum menemukan penyelesaian.
Awalnya massa berkumpul di Teras Malioboro 2 sekitar pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan longmarch ke Balai Kota Yogyakarta.
Setibanya di Balai Kota, mulanya aksi demo berjalan dengan tertib. Namun setelah hampir satu jam menunggu dan tak ada pejabat yang menemui, mereka akhirnya kecewa yang berbuntut pada aksi yang memanas.
Baca Juga: Polisi Tetapkan Tersangka Pembuang Bayi Kembar di Berbah Sleman dan Ungkap Kronologinya
Massa yang terlibat mencoba merangsek masuk ke Balai Kota dengan mendobrak pagar yang telah tergembok rapat. Mereka juga sempat saling dorong dengan aparat kepolisian maupun Satpol PP yang berjaga. Buntut dari desak-desakan, salah seorang demonstran juga mengalami pingsan.
Perwakilan pengurus aksi PKL Malioboro, Sinta Septiani mengatakan, demo ini merupakan aksi lanjutan yang telah dilakukan sebelumnya pada Jumat (8/9) di kantor DPRD Yogyakarta. Saat itu demontran tidak memperoleh hasil terkait tuntutannya berupa transparasi dan validasi data PKL yang melapak di Teras Malioboro 2.
“Tanggal 18 (September) Ketua DPRD Yogyakarta Danang Rudiyatmoko diagendakan bertemu Dinas Kebudayaan dan UPT. Tanggal 8 (September) kemarin deadlock tidak mendapatkan hasil apa-apa terkait tuntutan kita,” katanya.
Baca Juga: Dituntut hukuman mati, terdakwa pelaku mutilasi Pakem minta keringanan hukuman
Sinta mengatakan, tuntutan mengenai transparasi dan validasi data PKL Malioboro didasarkan pada temuan pedagang lain adanya sekat lapakan yang telah tertulis siapa yang akan menempati sebelum adanya pengundian. Hal itu memunculkan rasa kecurigaan adanya kecurangan yang dilakukan pihak terkait.
“Yang hari ini kita fokuskan berita acara pengundian dan transparasi. Ada 1041 pedagang tapi kita tidak tahu pedagang mana,” ujarnya.
Kondisi diperparah dengan pendapatan PKL yang menurun drastis pasca relokasi. Bahkan omzet pedagang menurun hingga 75 persen.
Baca Juga: Wujudkan Zero Waste, Kulon Progo Butuh Anggaran Rp 48,44 Miliar Tiap Tahun
Selain itu, pemerintah juga terlihat lalai memperhatikan infrastruktur PKL Teras Malioboro 2 yang tidak cukup menunjang aktivitas perdagangan di Yogyakarta.
“Struktur bangunan sudah terlihat, PKL ada ribuan dagangan sama semua tidak mungkin semuanya laku,” tegasnya.
Keresahan kian menjadi lantaran muncul wacana relokasi jilid 2 yang menambah persoalan di kalangan pedagang. Dari kabar burung yang didapatkan Sinta, wacana relokasi jilid 2 itu sudah ada validasinya.