HARIAN MERAPI - Pemkab dan DPRD Sukoharjo mendukung penuh mewujudkan kedaulatan pangan.
Sektor pertanian mendapat prioritas di segala bidang dalam mewujudkan kedaulatan pangan salah satunya terkait jaringan irigasi pertanian.
Keberadaan irigasi pertandian sangat penting sebagai jaminan pasokan air bagi petani mengairi tanaman padi dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Baca Juga: Seorang Gadis Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dijadikan PSK
Ketua DPRD sekaligus Ketua Badan Anggaran DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, Rabu (1/11/2023) mengatakan, berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Sukoharjo membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2024 diketahui sektor pertanian menjadi salah satu pembahasan yang mendapat prioritas.
Sebab Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah lumbung pangan yang menjadi andalan pemenuhan kebutuhan beras nasional.
Pemerintah pusat sendiri meminta daerah untuk mewujudkan kedaulatan pangan termasuk di Kabupaten Sukoharjo.
Di Sukoharjo dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun pemeliharaan jaringan irigasi pertanian tidak teranggarkan, dimana terdapat 26 kelompok tani yg mengusulkan penambahan jaringan irigasi usaha tani (JITUT).
Baca Juga: Polres Karanganyar Tangkap 8 Pelaku Klitih, Otak Geng Ternyata Lulusan SMA, Ini Kronologinya
Sedang 25 kelompok tani yang mengusulkan jalan usaha tani (JUT), 42 kelompok tani yang mengusulkan jaringan irigasi desa (JIDES).
Semua proposal sudah diajukan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan.
Untuk itu, Badan Anggaran merekomendasikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dan Dinas Pertanian dan Perikanan untuk menentukan prioritas dari usulan di atas.
Baca Juga: Brayat Endah Laras Hibur Warga Karanganyar dalam Event Budaya Kolaborasi Lawak, Tari, dan Campursari
Selain itu agar dianggarkan pada APBD 2024 sebesar Rp 100.000.000,00 per titik sebanyak 18 titik.
