JAKARTA, harianmerapi.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan izin ekspor batu bara hanya diberikan kepada produsen yang telah memenuhi kewajiban pasokan ke dalam negeri (domestic market obligation/DMO).
Izin ekspor itu diberikan setelah ada kepastian bahwa stok batu bara untuk pembangkit listrik saat ini dalam kondisi aman.
PT PLN (Persero) melaporkan stok batu bara di PLTU saat ini berada dalam angka minimal 15 hari operasi (HOP) atau untuk PLTU berjarak jauh dan kritis di angka 20 HOP.
"Mengingat stok dalam negeri yang sudah dalam kondisi aman berdasarkan laporan dari PLN, maka untuk 37 kapal yang sudah melakukan loading per 12 Januari dan sudah dibayarkan oleh pihak pembelinya akan di-release (dilepas) untuk melakukan ekspor," katanya dalam rapat koordinasi terkait Larangan Ekspor Batubara dan Pemenuhan Batubara PLN di Jakarta, Rabu (12/1/2022).
Menurut Luhut, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, pelepasan ekspor perlu dilakukan untuk menghindari risiko terjadinya kebakaran jika batu bara tersebut terlalu lama dibiarkan.
Namun perusahaan-perusahaan batu bara yang mensuplai untuk kapal-kapal tersebut akan dikenakan denda berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021 jika belum memenuhi kewajiban DMO dan/atau kontrak kepada PLN di tahun 2021.
Baca Juga: Korsel dan Jepang Protes atas Larangan Ekspor Batubara, Luhut : Akan Kita Jawab Hari ini Atau Besok
Untuk ke depannya, perusahaan batu bara yang akan melakukan ekspor diwajibkan untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan pemerintah, yakni memenuhi kewajiban DMO sepenuhnya di tahun 2021.
"Untuk perusahaan batu bara yang telah memenuhi kontrak penjualan kepada PLN dan kewajiban DMO-nya 100 persen di tahun 2021, maka akan diizinkan untuk memulai ekspor di tahun 2022," katanya.
DMO merupakan kewajiban produsen batu bara domestik untuk memasok produksi batu bara bagi kebutuhan dalam negeri.
Baca Juga: Luhut Akui Ada Diskresi Soal Karantina, Minta Jangan Adu Pejabat dan Rakyat
Kewajiban DMO diatur sebesar 25 persen dari total produksi dengan patokan harga 70 dolar AS per metrik ton.
Selanjutnya, untuk perusahaan batu bara yang telah memiliki kontrak dengan PLN, namun belum memenuhi kewajiban kontraknya dan DMO untuk tahun 2021, maka harus memenuhi kewajiban denda sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139 Tahun 2021.
