• Kamis, 30 Juni 2022

Tanggapi Rencana Laporan ProDem Soal Bisnis PCR, Menko Marves Luhut Santai

- Senin, 15 November 2021 | 14:07 WIB
  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan kepada wartawan usai memenuhi undangan mediasi dengan aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Polda Metro Jaya, Senin (15/11/2021).  (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan kepada wartawan usai memenuhi undangan mediasi dengan aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti di Polda Metro Jaya, Senin (15/11/2021). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)



JAKARTA, harianmerapi.com - Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM) berencana melaporkan soal bisnis "Polymerase Chain Reaction" (PCR) yang diduga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ke Polda Metro Jaya.

Menanggapi hal itu, Luhut terkesan santai. "Kalau salah kan nanti gampang saja diaudit," kata Luhut saat menghadiri agenda mediasi dengan aktivitas Haris Azhar di Polda Metro Jaya, Senin (15/11/2021).


Luhut mengatakan seluruh elemen masyarakat harus belajar bicara berdasarkan data dan fakta sehingga tidak mengedepankan perasaan atau rumor.

Baca Juga: Jadwal Pemadaman Listrik Besok Selasa, 16 November 2021 Wilayah DIY dan Sekitarnya

"Kalau orang bicara katanya-katanya kan capek capekin aja, hanya untuk mencari popularitas, paling diaudit selesai," ujar Luhur.

Untuk itu, Luhut menegaskan untuk dilakukan audit terkait persoalan biaya PCR sehingga tidak menjadi polemik berkepanjangan.


Sebelumnya, Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menyampaikan informasi akan membuat laporan polisi terkait bisnis pengadaan PCR ke Polda Metro Jaya pada Senin siang ini.

Baca Juga: Operasi Zebra di Kulon Progo, Remaja Belum Cukup Umur Jangan Difasilitasi Motor

Aktivis ProDem tersebut akan melaporkan dugaan pelanggaran pidana Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.*

 

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ini Lima Daerah dengan Kasus PMK Tertinggi

Rabu, 29 Juni 2022 | 18:30 WIB

Taman Nasional Komodo Perlu Pembatasan Pengunjung

Selasa, 28 Juni 2022 | 07:05 WIB
X