Oleh: Muhamad Haris Aulawy, S.H.,M.Hum*)
Sengketa antara negara Palestina dan Israel merupakan sengketa yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah yang membuat masyarakat internasional menaruh perhatian khusus. Sengketa Palestina - Israel menjadi agenda utama dalam Sidang Majelis Umum PBB.
Sengketa kedua negara ini telah ada sejak PBB pertama kali dibentuk sampai hari ini yang belum menemukan penyelesaian secara baik. Sengketa ini mengundang perhatian banyak mata, karena sengketa ini sarat dengan muatann hak-hak asasi manusia di wilayah Palestina, serta keamanan dan perdamaian internasional.
Pada dasarnya tidak ada kewajiban negara untuk memilih satu prosedur tertentu. Tidak ada pula kewajiban untuk menggunakan prosedur sesuai yang diberikan oleh Piagam PBB. Namun demikian, kewajiban pihak-pihak bersengketa adalah menyelesaikan sengketanya secara damai. Kegagalan para pihak untuk memperoleh penyelesaian secepat mungkin mewajibkan mereka untuk tetap melanjutkan mencari upaya penyelesaian damai, berkonsultasi satu sama lain dengan cara- cara yang disepakati bersama.
Negara harus senantiasa menahan diri dari segala tindakan yang dapat memperbesar masalah, mengancam perdamaian keamanan, serta mempersulit upaya penyelesaian damai.
Kewajiban ini tidak hanya untuk menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga menjaga dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang makin memperburuk situasi.
Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jika sengketa tidak dapat diselesaikan, negara setidaknya dapat me-manage dan mengontrol dirinya untuk tidak semakin memperburuk situasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian keamanan internasional.
Jika melihat sejarah, konflik internasional antara Israel dan Palestina ini telah berlangsung lama yaitu sejak tahun 1917 yaitu terjadinya peristiwa Deklarasi Pembentukkan Negara Israel secara sepihak yang menyebabkan Negara-negara Arab di sekitarnya menabuh genderang perang untuk melawan Israel.
Baca Juga: Usulan Trump usir warga Palestina dari Jalur Gaza ditentang Raja Yordania, begini alasannya
Kedua negara tersebut bertarung di kawasan Timur Tengah semenjak berdirinya Israel pada 14 Mei 1948. Dalam beberapa waktu belakangan ini, telah terjadi serangkaian peristiwa penting yang menandai proses perdamaian antara kedua negara tersebut.
Perkembangan terakhir yang didapat adalah dari perjalanan Jimmy Carter yang sedang melakukan safari di wilayah Palestina. Dari perjalanan tersebut, Hamas akhirnya bersedia mengakui eksistensi Israel sebagai suatu negara di wilayah Palestina.
Ini sekaligus menandai platform politik yang cukup fundamental dari kelompok Hamas, mengingat mereka merupakan partai politik yang mengecam kehadiran Israel di wilayah Palestina menjadi wilayah darat bagi Negara Israel atau Yahudi adalah wilayah Saffad, Tiberias, Aifa,Mkarm, Ramlet, Sahara, Negeb, dan Jaffa.
Amerika Serikat dianggap oleh banyak pengamat Timur Tengah sebagai penghambat Resolusi Konflik Palestina–Israel. Di mana salah satunya sejak 26 Juli 2002, Amerika Serikat mengumandangkan Doktrin Negroponte, kelanjutan dari Doktrin Israel First yang menyatakan bahwa Amerika akan selalu siap menentang setiap resolusi Dewan Keamanan PBB yang berusaha untuk menghukum Israel.
