• Rabu, 1 Desember 2021

Geledah Rumah Dodi Reza Alex Noerdin, KPK Sita Uang Tunai

- Senin, 25 Oktober 2021 | 11:36 WIB
Logo KPK. ( ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. ( ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

JAKARTA,harianmerapi.com- Sejumlah uang dan dokumen disita Penyidik KPK yang menggeledah rumah pribadi tersangka suap, Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) dan kawan-kawan. Penggeledahan dilakukan di dua lokasi di Kota Palembang, Sabtu (23/10/2021).

Dua lokasi, yakni kediaman pribadi tersangka Dodi di Jalan Merdeka, Talang Semut Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), dan sebuah bangunan di Jalan Talang Kerangga, 30 Ilir, Bukit Kecil, 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang.

"Tim penyidik Sabtu (23/10) telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di dua lokasi berbeda yang berada di wilayah Kota Palembang, Sumsel. Dari dua lokasi dimaksud, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/10/2021).

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga: Mengintip Harta Dodi Reza Alex Noerdin yang Ditangkap KPK, Punya Porsche Hingga Tanah di Australia

Sebelumnya, kata Ali, tim penyidik pada Jumat (22/10/2021) telah menggeledah di lima wilayah berbeda di Kota Palembang, yaitu rumah kediaman dari para pihak yang terkait dengan kasus.
Selain Dodi, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemkab Musi Banyuasin untuk Tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) di antaranya di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa di antaranya dengan membuat daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.

Baca Juga: Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Terjaring OTT KPK

Selain itu, Dodi telah menentukan adanya persentase pemberian "fee" dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya.

Halaman:

Editor: Herbangun Pangarso Aji

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X