HARIAN MERAPI - Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 tingkat SMA/SMK/SLB Negeri Jawa Tengah telah menerima 1.165 laporan masyarakat yang disampaikan lewat nomor "call centre" yang telah disediakan.
"Setiap cabdin (cabang dinas) ada call center. Yang masuk ke call center Disdik sampai saat ini 1.165 nomor WhatsApp yang menghubungi," kata Wakil Ketua III PPDB Jateng Sunarto dikutip dari Antara di Semarang, Kamis (13/6).
Menurutnya, laporan yang masuk ke "call centre" tersebut kebanyakan bertanya mengenai hal yang bersifat teknis dan melakukan konsultasi berkaitan dengan pengajuan akun.
Baca Juga: PPDB Jateng 2024, Ini Berkas-berkas yang Harus Disiapkan
"Substansinya terkait teknis pengajuan akun karena saat ini masih di linimasa pendaftaran akun. Mulai dari minta diajukan ulang, enggak bisa masuk ke akun. Jadi, sifatnya hanya konsultasi saja," ujarnya.
Dari jumlah itu, kata dia, belum ada yang bertanya mengenai peraturan baru berkenaan dengan syarat Kartu Keluarga (KK) dengan minimal domisili tiga tahun yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jateng Nomor 12 Tahun 2024 tentang PPDB SMA/SMK/SLB Negeri Tahun Ajaran 2024/2025.
"Belum ada yang menyampaikan keluhan (KK minimal domisili tiga tahun). Tapi, mereka lebih mengajukan pertanyaan melakukan pengajuan akun, menentukan jalur, dan cara perpindahan jalur," katanya.
Baca Juga: Begini Cara Pengajuan Akun PPDB Jateng 2024 dan Aktivasi ppdb.jatengprov.go.id
Selain "call centre", Sunarto yang juga Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng mengatakan pihaknya juga telah membuka posko aduan di Kantor Disdikbud Jateng.
Masyarakat atau orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala atau membutuhkan informasi, kata dia, bisa datang langsung ke Kantor Disdikbud Jateng atau bisa menyampaikan lewat "call centre".
Di Posko Aduan PPDB 2024 yang dibuka di Kantor Disdikbud Jateng, tampak masyarakat datang silih berganti memasuki ruangan untuk berkonsultasi maupun menyampaikan kendala yang ditemui.
Seperti Dani, salah satu orang tua calon peserta didik yang mengaku kebingungan menentukan dan mengunggah sertifikat yang dimiliki sang anak ke dalam sistem sehingga memilih datang langsung ke kantor.
"Saya bingung sertifikat yang harus dimasukkan itu yang mana, kemudian di-'upload' ke mana. Makanya, saya datang ke sini," katanya, seraya menunjukkan sejumlah sertifikat kejuaraan yang dibawa. *
