Sehingga diharapkan, adanya proyek jalan tol mesti membawa kemanfaatan lebih dan jangka panjang bagi masyarakat DIY.
Termasuk kepentingan kebudayaan kraton dan kalurahan/desa yang ada di DIY.
Kalau beli, kalurahan akan sangat kesulitan mencari tanah pengganti, sebagaimana pelepasan tanah kas desa yang lalu oleh Pemkab.
Biasanya uangnya hanya ditaruh rekening di bank bertahun-tahun dan susah mencari pengganti senilai.
Baca Juga: Kejagung Pulihkan Aset Negara Rp 3,1 Triliun dari Rampasan Kasus Jiwasraya
"Nilai uang di bank sudah pasti akan turun karena inflasi, sementara asset senilai sulit dicari, pasti rugi dalam hal ini. Kalau sistem sewa, aset tidak hilang dan uang bisa untuk kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Pemerintah dan pengelola jalan tol juga tidak perlu keluarkan uang besar di depan untuk pembelian, sementara proyek tetap berjalan.
"Jangan lihat saat ini nilainya, tapi 10-20 tahun mendatang, akan terlihat manfaatnya," tandasnya.
Baca Juga: Polemik warga dan pengembang perumahan, Bung Teddy PDIP: Pengambil kebijakan harus turun ke lapangan
Selain itu, terkait ganti untung tanah tanah warga yang digunakan untuk jalan tol, Huda juga berharap agar dilakukan apraisal secara baik dan profesional, jangan jadinya malah merugikan warga. *
