HARIAN MERAPI - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sukoharjo terus berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme.
Langkah tersebut dilakukan mengingat penyebaran terorisme sudah menyasar kesemua kalangan.
Salah satu upaya yang dilakukan tersebut seperti pembinaan tim terpadu dan penyusunan rencana aksi daerah.
Baca Juga: Musibah helikopter Polri yang jatuh di Perairan Belitung Timur terungkap, ini sebabnya
Kegiatan digelar di pendapa Graha Satya Praja (GSP) Pemkab Sukoharjo dipimpin Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Senin (28/11/2022).
Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, seperti diketahui bersama bahwa pemerintah telah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman bagi setiap warga Negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Hal ini sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban Negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.
Baca Juga: Berenang bersama temannya, bocah hanyut di KBT ditemukan meninggal, ini kondisinya
Saat ini ancaman intoleransi, radikalisme dan ekstremisme yang mengakibatkan munculnya berbagai kejadian kekerasan masih sering kita hadapi.
Apalagi akhir-akhir ini masih ada organisasi atau perorangan yang terang-terangan akan mengganti paham ideologi Negara, maka secara nyata hal ini merupakan sebuah gangguan keamanan dalam kehidupan masyarakat serta mengancam idiologi Negara juga sistem kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seiring dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman masyarakat.
Untuk itu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangannya dapat berjalan secara komprehensif, sistematis, terencana dan terpadu serta melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah.
