BPBD Karanganyar dorong relawan kebencanaan agar berbadan hukum, ini alasannya

HARIAN MERAPI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar mendorong organisasi sukarelawan berbadan hukum.

Status legal tersebut memudahkan organisasi relawan menerima berbagai kemudahan dan bantuan operasional.

Hal itu disampaikan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Karanganyar Hartoko kepada wartawan di sela penandatanganan naskah hibah ke penerima bantuan operasional ke 12 organisasi relawan di kantornya, Selasa (22/11/2022).

Baca Juga: Gempa susulan di Cianjur terjadi 145 kali, jangan cemas 4 hari lagi akan berkurang

Ia mengatakan, 11 organisasi sukarelawan kebencanaan di Karanganyar menerima hibah APBD perubahan 2022.

Tiap organisasi menerima dana bervariasi mulai Rp7 juta-Rp100 juta. Penerima bantuan tunai kali ini berlainan dengan yang diberikan dari APBD penetapan sebanyak enam organisasi.

"Penerima tahap pertama dengan kedua berbeda. Tapi semuanya punya badan hukum," katanya.

Uang bantuan dibelanjakan sesuai pengajuan penerima. Kebanyakan untuk peningkatan kompetensi personal relawan sampai pengadaan peralatan kebencanaan.

Baca Juga: Kejutan besar! Gol Messi tak bisa hindarkan kekalahan Argentina dari Arab Saudi

Ia menyebut, seluruh organisasi sukarelawan perlu mengajukan bantuan itu. Lantaran belum semua memiliki badan hukum, maka terhalang diproses pengajuannya.

"Kami mendorong semua organisasi sukarelawan berbadan hukum. Dengan status legal, maka pemerintah mudah mendampingi baik secara anggaran maupun peningkatan kapasitas personal," katanya.

Ia menyebut ada 60 organisasi sukarelawan tercatat di BPBD. Puluhan organisasi itu menaungi 2.500-an personel relawan.

Di sisi lain, para personal sukarelawan perlu mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Untungnya, CSR dari BPJS Ketenagakerjaan menanggung premi di bulan pertama kepesertaannya.

Baca Juga: Bantu penanganan gempa Cianjur, MDMC Kulon Progo kirim puluhan relawan