SAN SALVADOR, harianmerapi.com - El Salvador akan menjadi negara pertama di dunia yang mengakui BITCOIN sebagai alat pembayaran yang sah, pada Selasa (7/8/2021).
Langkah ini menurut Presiden Nayib Bukele akan menghemat jutaan dolar dalam bentuk komisi atas uang yang dikirimkan warga Salvador yang tinggal di luar negeri.
Terlepas dari popularitas Bukele, langkah tersebut disambut skeptis oleh banyak orang Salvador yang khawatir tentang volatilitas mata uang kripto dan bagaimana skemanya akan bekerja.
Baca Juga: Begini Reaksi Messi yang Gagal Berlaga Melawan Brazil Gegara Prokes
Beberapa pro dan kontra mengemuka atas rencana El Salvador, yang pertama kali diluncurkan pada Juni.
Orang-orang Salvador di luar negeri tahun lalu mengirim pulang hampir 6 miliar dolar AS, sebagian besar dari Amerika Serikat. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 23 persen dari produk domestik bruto negara tersebut.
Bukele mengatakan bulan lalu, BITCOIN akan memberikan "keuntungan besar" karena akan memungkinkan orang Salvador menghemat 400 juta dolar AS yang katanya dihabiskan setiap tahun dalam komisi untuk pengiriman uang.
Baca Juga: Badai Ida Mengamuk Tewaskan Sedikitnya 50 Orang di Timur Laut AS
Tetapi banyak orang yang mengirim atau menerima dolar ke El Salvador tidak mempercayai BITCOIN. Sementara itu, data Bank Dunia menunjukkan bahwa biaya pengiriman uang negara Amerika Tengah dalam dolar itu sudah termasuk yang terendah di seluruh dunia.
Rencana bitcoin El Salvador juga telah menyoroti dampak lingkungan dari mata uang kripto di negara itu, dengan Bank Dunia menandai potensi dampak buruk tersebut di antara kekhawatirannya.
Mengekstrak mata uang digital dari dunia maya atau ruang siber membutuhkan energi dalam jumlah besar, dan emisi CO2 global industri bitcoin telah meningkat menjadi 60 juta ton, sama dengan gas buang dari sekitar 9 juta mobil, kata Bank of America pada Maret.
Baca Juga: Klasemen Akhir Paralimpiade Tokyo: China Juara Umum, Indonesia Peringkat 43
Bukele berusaha untuk mengatasi masalah keberlanjutan dengan mengatakan pada Juni bahwa dia telah menginstruksikan perusahaan listrik panas bumi milik negara LaGeo untuk mengembangkan rencana untuk menawarkan fasilitas penambangan bitcoin menggunakan energi terbarukan dari gunung berapi negara itu.
Sementara para pendukung mengajukan bitcoin sebagai inovasi yang independen dari perubahan pemerintah, hal itu telah memicu peringatan bahwa itu dapat meningkatkan bahaya peraturan, keuangan, dan operasional bagi lembaga keuangan, di antaranya aturan anti pencucian uang internasional dan pendanaan teroris.
