HARIAN MERAPI - Pasca G30S PKI 1965 muncul tiga tuntutan rakyat Tritura yang salah satunya pembubaran PKI.
Namun, Presiden Soekarno tidak juga merespons positif Tritura yang muncul pasca G30S PKI tersebut.
Bahkan, hingga awal tahun 1966 PKI yang diyakini sebagai dalang G30S belum juga dibubarkan.
Baca Juga: Pengendara motor tewas di lokasi kecelakaan lalu lintas akibat terseret truk sejauh 15 meter
Pada tanggal 15 Januari 1966, Presiden Soekarno mengadakan Sidang Paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor.
Sejumlah perwakilan mahasiswa turut diundang dalam sidang tersebut, tapi tidak diberi kesempatan bicara.
Peserta sidang hanya bisa mendengar pidato Presiden Soekarno yang bernada marah. Soekarno marah karena adanya pamflet gelap yang ingin menjatuhkannya dari jabatan presiden.
Namun, di luar ruang sidang ratusan mahasiswa berdemonstrasi menyuarakan tiga tuntutan rakyat.
Baca Juga: Keris bertuah kepemimpinan, Nogososro dan Nogorojo, mana yang paling ampuh?
Kemudian, pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle Kabinet Dwikora.
Soekarno menyebut reshuffle itu sebagai penyempurnaan kabinet. Namun, ternyata reshuffle Kabinet Dwikora justru makin membuat marah mahasiswa dan ormas.
Sebab, Soekarno justru menempatkan orang-orang yang dicurigai sebagai komunis pada posisi penting dan strategis.
Misalnya, Dr Soebandrio yang diangkat sebagai Perdana Menteri I merangkap Menteri Luar Negeri. Sebaliknya, tokoh-tokoh yang dianggap anti komunis tidak masuk dalam kabinet.
Baca Juga: Segera daftar program Bantuan Subsidi Upah (BSU), begini caranya