Baca Juga: Mengapa Bupati Pemalang ditangkap KPK, ini penjelasan lengkapnya
“Langkah tahapannya harus dilakukan, soal hasilnya seperti apa itu urusannya nanti. Tanah pengganti yang disiapkan hendaknya disurvei objeknya memenuhi persyaratan apa tidak," katanya.
"Silakan dicek oleh kedua belah pihak Pemkot Salatiga dan pihak Yayasan sehingga fair dan jika ada yang salah atau kekurangan bisa diketahui bersama. Ini bentuk pelayanan kepada publik penyelenggara negara,” tambah Dance.
Dance juga meminta kepada Pemkot Salatiga untuk menyerahkan data semua permohonan dari masyarakat mengenai tukar guling tanah kepada Pemkot Salatiga dan sejauh apa perkembangannya.
“Jadi tidak hanya YKTN saja, siapa saja yang mengajukan dan seperti apa perkembangannya kami juga butuh data. Jangan ada yang berhenti di tengah jalan sebelum diproses. Misalnya persyaratan pemohon sudah lengkap tolong dilanjutkan. Tetapi kalau memang tidak memenuhi syarat ya jangan melanggar regulasi,” katanya.
Baca Juga: Aliran Dam Colo di Sukoharjo, kebutuhan air petani tanam padi saat kemarau dijamin terpenuhi
Diketahui di Salatiga terdapat 4 pengajuan tukar guling tanah di antaranya YKTN, dua pesantren, pabrik plastik PT ISI, PT SCI dan Wahana Wisata Saloka.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD), Slamet Setyo Budi membenarkan ada beberapa pengajuan permohonan tukar guling tanah.
“Salah satu selain YKTN juga ada Wahana Wisata Saloka di Tuntang mengajukan untuk tukar guling kurang lebih 3,3 hektare,” katanya.
Wakil Ketua DPRD, Latif Nahari dan Saiful Mas’ud meminta kedua belah pihak jangan saling salah mempresepsikan aturan.
“Jangan ada saling mengklaim kebenaran soal pemahaman regulasi. Dipelajari semua dan jangan ada salah komunikasi,” katanya.
Diketahui YKTN Salatiga mengadu ke Fraksi Gerindra mereka mengajukan tukar guling tanah dan sudah memenuhi anjuran Pemkot Salatiga namun belum diproses. *