HARIAN MERAPI - Belasan ribu nelayan dan pelaku usaha perikanan se-Indonesia, akan menggelar demo di kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP), lalu bergerak ke depan Istana Negara, Kamis (18/12) mendatang.
"Aksi damai nelayan dan pelaku usaha perikanan nanti, adalah untuk menagih janji Prabowo/Gibran. Saat pemilu lalu, capres dan cawapres berkominten akan membantu usaha perikananan". Demikian ditegaskan ketua umum Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Hadi Sutrisno SE, Senin (15/12/2025).
Aksi penyampaian aspirasi, akan diikuti perwakilan berbagai wilayah. Seperti dari Jakarta, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah lainnya, sebagai bentuk solidaritas nasional demi masa depan perikanan Indonesia.
“Aspirasi SNI bukan untuk menentang pemerintah. Melainkan meminta Presiden agar memberikan dukungan serius terhadap masa depan perikanan nasional. Nelayan hanya berharap dapat bekerja dengan tenang dan mendapatkan kepastian usaha,” ucap Hadi Sutrisno.
Baca Juga: Seorang pemancing diduga hanyut di Sungai Boyong Ngaglik Sleman, Tim SAR lakukan pencarian
Menurut tokoh nelayan asal desa Bendar kecamatan Juwana, Pati ini, hasil konsolidasi nelayan perlu menggelar aksi keprihatinan di depan kantor KKP dan Istana Negara, karena sebagai bentuk upaya mendorong pemerintah agar memperhatikan keberlangsungan hidup dan usaha nelayan seluruh Indonesia.
"Nelayan di daerah, telah memasang spanduk dan banner sebagai penanda terdapat kegelisahan nyata terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan" kata Hadi Sutrisno.
Dijelaskan Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesia, tujuan utama aksi adalah mengajak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk memberikan dukungan penuh dalam memperjuangkan kepentingan nelayan.
Beberapa aspirasi yang disampaikan ke presiden Prabowo S, diantaranya perlunya peninjauan kembali rencana naturalisasi kapal asing agar tidak berdampak negatif bagi nelayan lokal.
Baca Juga: YCCK gandeng SOUL Community Joglosemar gelar aksi sosial di Dusun Darum, berikut kegiatannya
Kemudian evaluasi terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang masih menimbulkan kekhawatiran akan tergesernya nelayan dari wilayah tangkap tradisional. Juga masalah penyesuaian beban biaya seperti PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), retribusi daerah. Serta PBB laut yang dinilai memberatkan operasional nelayan dan usaha perikanan.
"Perlu pembentukan Tim Investigasi Perikanan untuk memastikan kebijakan sektor perikanan berjalan transparan, bersih, dan berpihak pada kepentingan nasional" ujarnya.
Hadi Sutrisno menegaskan aksi demo nelayan digelar secara tertib, dan bertanggung jawab. “Kami percaya pemerintah akan mendengar dan menindaklanjuti aspirasi demi kemajuan perikanan Indonesia,” tuturnya.
Secara terpisah, James Then mengatakan, aksi demontrasi ini sebagai langkah dalam mewujudkan implementasi kebijakan KKP yang pro kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan, serta membenahi tata kelola kebijakan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang bersinergi dengan nelayan, pelaku usaha perikanan dan stakeholder terkait.
James Then menambahkan, nelayan dan pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam SNI bisa berdialog dan berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.(*)
