BANTUL,harianmerapi.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Minggu (5/6/2022) lalu, mengumumkan tarif baru tiket naik Candi Borobudur sebesar Rp 750.000 per orang.
Hal tersebut membuat geger masyarakat karena naiknya sangat drastis, walaupun alasan naiknya tiket untuk memelihara cagar budaya warisan dunia dan tarif tersebut untuk pengunjung yang ingin naik di kawasan Candi Borobudur.
Menanggapi fenomena tersebut, pakar bidang opini publik dan partai politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Tulus Warsito MSi mengungkapkan, kabar wacana kenaikan tarif tiket naik Candi Borobudur bisa memicu geger masyarakat sebab telah mengabaikan psikologi politik masyarakat.
Baca Juga: Tips Merawat Gigi Palsu, Begini Caranya...
”Naiknya harga tiket yang fantastis dan bisa membuat geger masyarakat ini kaitannya dengan etika politis kebijakan. Memang menjadi sangat problematis, karena tiba-tiba bisa naik drastis sampai Rp 750.000 per orang,” jelas Prof Tulus, Senin (6/6/2022).
Hal tersebut, lanjut Prof Tulus, seolah-olah pemerintah atau siapapun yang memutuskan kenaikan tarif tiket secara drastis itu mengabaikan kondisi masyarakat. Walaupun sampai saat ini masih dikategorikan sebagai wacana.
Ditambahkan pula oleh Prof Tulus, jika ingin agar tidak ada gejolak respons dari masyarakat, harus memperhatikan kondisi masyarakat. Jika tidak diperhatikan hal tersebut sebagai menyepelekan psikologi politik kebijakan umum.
Baca Juga: Bonus untuk Atlet Penyumbang Medali SEA Games Vietnam Segera Dibagikan, Berikut Rinciannya...
”Jika dilihat dari psikologi politik pengaduan kebijakan, kebijakan tersebut terlalu ekstrem keterlaluannya,” tandas Prof Tulus.
Semisal tarif normalnya dipertahankan tapi tidak diperkenankan untuk naik ke kawasan Candi Borobudur, sebutnya, bisa jadi alternatif kebijakan juga. Karena yang jadi pertimbangan penjagaan cagar budaya ataupun memberikan tahapan tarif yang masuk akal yang tidak mempengaruhi gejolak respons masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, menurut Prof Tulus, seharusnya pemerintah tidak 100 persen berkuasa secara politik, karena kepemilikan dan pemeliharaan juga kaitannya dengan UNESCO PBB.
Baca Juga: Stok Mencapai 42.268 Ton, Persediaan Daging Sapi untuk Kebutuhan Dalam Negeri Aman
”Kalau kita berbuat objektif untuk menuju kebermanfaatan seharusnya dikonsolidasikan atau didiskusikan bersama bagaimana baiknya seperti melalui diskusi kebudayaan. Kenyataannya saat ini masih dalam wacana dan belum ada ketetapan tarif dan belum ada SOP teknisnya,” tegas Prof Tulus.*