HARIAN MERAPI - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta membantah informasi yang beredar terkait rencana pengiriman 6.000 transmigran dari provinsi ini ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Kepala Bidang Pelindungan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans DIY Elly Supriyanti saat dikonfirmasi terkait informasi pengiriman 6.000 transmigran itu, di Yogyakarta, Rabu (3/8/2023), menjelaskan, tepatnya 6.823 jiwa dimaksud adalah akumulasi peserta program transmigrasi DIY sejak 2008 hingga 2022.
"Itu sebenarnya yang sudah ditempatkan selama 15 tahun terakhir dan bukan hanya di Kalimantan," kata Elly seperti dilansir dari Antara.
Baca Juga: Apakah pembangunan IKN Nusantara berjalan sesuai rencana, inilah jawaban Kementerian Keuangan
Menurut Elly, Pemerintah Pusat memiliki wacana untuk mengembangkan ketahanan pangan melalui program transmigrasi di kawasan penyangga IKN.
"Jadi wacana itu di kawasan penyangga IKN, bukan di IKN-nya," jelasnya.
Apabila wacana tersebut pada akhirnya direalisasikan Pemerintah Pusat, menurut dia, Pemda DIY siap mendukung dengan menyiapkan SDM calon transmigran sesuai aloaksi yang ditentukan demi mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
Baca Juga: Kasus korupsi Basarnas, Panglima TNI : Saya jamin objektif
Disnakertrans DIY pun telah menyiapkan anggaran untuk mendukung kesiapan calon transmigran baru ke berbagai daerah.
"Soal alokasi penempatan DIY dapat berapa KK (kepala keluarga) itu kan kebijakan pusat," kata dia.
Elly menyebutkan, pada 2023 DIY hanya mendapat alokasi transmigrasi sebanyak 20 kepala keluarga (KK) dengan penempatan paling banyak di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan belum ada yang di kawasan penyangga IKN.
Baca Juga: Pertemuan dengan Sandiaga Uno, Jokowi : Ndak ada pembicaraan soal politik
"Pada 2022 kita mendapat alokasi 51 KK dan sekarang menjadi 20 KK," ujarnya.
Jumlah alokasi transmigrasi reguler untuk DIY, disebutkan Elly, mengalami tren penurunan setiap tahun meski berdasarkan data animo yang mendaftar di kabupaten/kota pada tahun ini telah tercatat sebanyak 311 KK.
"Sejauh ini paling banyak yang mendaftar dari Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Sleman," terangnya.