HARIAN MERAPI - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) mengeluarkan pernyataan sikapnya terhadap partai politik peserta Pemilu 2024.
Pernyataan sikap Muhammadiyah tersebut dipaparkan Ketua LHKP PWM DIY, Drs Farid Bambang Siswantoro MIP kepada wartawan di ruang sidang utama kantor PWM DIY, Kamis (19/4/2023) siang.
Didampingi Fani Satria (anggota LHKP PWM DIY), Farid Bambang mengungkapkan, Muhammadiyah memiliki sikap pro-aktif dalam rangka menjadikan politik sebagai hikmah kebaikan bagi masyarakat luas.
“Hal ini bertolak dari perkhidmatan kebangsaan Muhammadiyah, yang dirumuskan dalam pernyataan bahwa Negara Pancasila sebagai Dar al-'Ahdi wa al-Syahadah,” paparnya.
Selain itu, lanjut Farid, Muhammadiyah ibarat rumah keluarga tempat anak-anaknya dibesarkan, yang pada perannya masing-masing putra-putri Muhammadiyah itu tersebar ke semua penjuru, berserikat, dan menjalani afiliasi politiknya sendiri-sendiri.
Selanjutnya, pada sisi pro aktifnya Muhammadiyah DIY sudah memutuskan mengirim salah seorang putra terbaiknya untuk running sebagai calon DPD DIY, yakni Saudara Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, MM. Sebagaimana diketahui anggota DPD atau Senator adalah representasi politik daerah dalam kelembagaan di Senayan.
Baca Juga: Daftar 9 Bakal Calon Anggota DPD RI dari DIY untuk Pemilu 2024 yang Sudah Ditetapkan KPU
"Dengan menyadari potensi sumberdaya insaninya, Muhammadiyah DIY mengikutsertakan salah satu kadernya untuk ikut menjadi representasi daerah dengan keunikannya ini sebagai bentuk perkhidmatan kebangsaan yang dimiliki," urai Farid.
Masih menurutnya, Muhammadiyah pada prinsipnya memperlakukan semua partai secara adil dan mengambil kedekatan politik yang sama dengan semua partai.
“Dengan demikian, sudah selayaknya semua partai politik peserta Pemilu 2024 mendatang diharapkan tidak melakukan klaim sepihak yang menyelisihi sikap politik Muhammadiyah ini," jelasnya.
Farid juga menambahkan, pada saat yang sama Muhammadiyah DIY menghargai aspirasi politik masyarakat yang disalurkan melalui cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundangan, fatsun politik yang beretika luhur atau akhlaqul karimah.
Muhammadiyah pun menyerukan kepada semua pihak untuk mengindahkan kebajikan politik demikian itu dengan terus memperhatikan kepentingan membangun, menjaga dan merawat bangsa dan negara.
“Jangan sampai kita abai terhadap hal ini, karena pengabaian itu kontra produktif bagi tujuan dan kebaikan negara-bangsa ini," tandas Farid Bambang.*
