HARIAN MERAPI - Sekolah rakyat di Kabupaten Sukoharjo akan dibangun di wilayah Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari.
Rencana pembangunan dipastikan segera terlaksana setelah kebutuhan lahan yang disyaratkan pemerintah pusat mampu dipenuhi Pemkab Sukoharjo seluas 50.727 meter persegi.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kamis (9/10/2025) mengatakan, Pemkab Sukoharjo memastikan kebutuhan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat sudah selesai.
Lahan disiapkan berdasarkan pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo seluas 50.727 meter persegi. Lahan tersebut berada di Kampung Gadingan, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari.
Total lahan yang disiapkan tersebut seluas 48.388 meter persegi diantaranya merupakan aset Pemkab Sukoharjo. Lahan tersebut berada di dua blok terpisah lahan milik warga. Kondisi tersebut menjadi kendala daerah karena pemerintah pusat meminta lahan tidak boleh terpisah. Lahan tersebut harus berada dalam satu bidang kawasan.
Baca Juga: MBG terkait dengan HAM, ini yang dipantau Komnas HAM
Atas kondisi tersebut Pemkab Sukoharjo berusaha memenuhi syarat pemerintah pusat dengan menghubungkan satu lahan dengan lahan lainnya. Hasilnya telah disepakati oleh warga pemilik lahan penghubung dengan total luas 2.339 meter persegi untuk dibebaskan dengan harga disepakati sesuai hasil appraisal oleh lembaga berwenang.
"Kebutuhan lahan untuk sekolah rakyat sudah selesai. Lahan tersebut terpenuhi di wilayah Jombor, Bendosari," ujarnya.
Etik Suryani menjelaskan, sekolah rakyat yang diusulkan daerah dengan mempertimbangkan luas lahan, bangunan dan fasilitas yang bisa sediakan yaitu jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan kapasitas rombongan belajar dua kelas masing-masing jenjang.
"Kabupaten Sukoharjo menjadi satu-satunya sekolah rakyat permanen di Solo Raya. Untuk daerah lain itu masih dalam tahap rintisan," lanjutnya.
Pemkab Sukoharjo sekarang setelah memenuhi kebutuhan lahan akan segera menuntaskan pembebasan lahan. Salah satunya dengan melibatkan DPRD Sukoharjo terkait pembahasan kebutuhan anggaran pembebasan lahan sekolah rakyat. Sedangkan terkait dengan pembangunan sekolah rakyat sepenuhnya akan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Pemkab Sukoharjo sifatnya hanya menyediakan lahan saja. Sedangkan untuk pembangunan gedung sekolah rakyat, pengisian siswa, guru dan lainnya nanti menjadi kewenangan pusat," lanjutnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sukoharjo Suparmin, mengatakan, Pemkab Sukoharjo dalam hal ini berusaha menjalankan program pemerintah pusat terkait sekolah rakyat.
Pada awalnya lahan yang sudah disediakan seluas 4,5 hektar lebih. Lahan tersebut belum memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah pusat seluas 5 hektar.
