HARIAN MERAPI - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyambut pembukaan blokir anggaran pemerintah sebagai angin segar untuk bisa merekrut kembali 5.000 lebih karyawan hotel/restoran yang kini masih dirumahkan.
"Kami betul-betul ingin itu nyata dengan kembalinya kementerian-kementerian menggunakan fasilitas-faslitas kami sehingga kami bisa terangkat dan karyawan kami yang 'unpaid leave' (dirumahkan tanpa digaji) bisa kami panggil lagi," ujar Ketua PHRI DIY Dedi Pranowo Eryono dikutip dari Antara di Yogyakarta, Jumat (2/5).
Baca Juga: 5.000 Bikers Moge Berkumpul di Borobudur International Bike Week
Menurut Dedi, hingga awal Mei 2025, sekitar 5.800-an karyawan hotel/restoran di DIY masih berstatus dirumahkan sementara tanpa digaji. Mereka berasal dari berbagai jenis hotel, mulai non-bintang hingga bintang lima, yang terpaksa melakukan efisiensi sejak awal tahun buntut minimnya kegiatan kementerian dan lembaga pemerintah.
Menurutnya, selama blokir anggaran pemerintah berlangsung, belanja negara untuk kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) di DIY nyaris berhenti total. Ia mengakui, MICE selama ini menjadi salah satu andalan hotel dan restoran di DIY, terutama di segmen bintang tiga ke atas.
Baca Juga: Indonesia Maritime Week 2025, Ajang Perkuat Daya Saing Industri Maritim ke Panggung Global
"Kemarin saya berpikir dampaknya hanya bintang tiga, empat, lima, tapi ternyata di bintang dua, satu, dan non-bintang juga berdampak. Karena perputaran uangnya tidak berjalan secara maksimal, daya beli masyarakat menjadi rendah," ujarnya.
Meski begitu, Dedi menyebut rencana pemanggilan kembali karyawan hotel yang dirumahkan tidak bisa serta-merta direalisasikan sebelum ada pemulihan reservasi atau kegiatan MICE kementerian.
"Otomatis akan kita panggil yang sekitar 5.800-an orang itu. Tapi kan kran (anggaran pemerintah) dibuka itu kan tidak langsung reservasi kan, pasti melalui proses. Nah, itu kita menunggu itu," terangnya.
Baca Juga: Erick Thohir: Terminal 1F Bandara Soetta Jadi Low Cost Internasional pada Kuartal I 2026
Karena itu, Dedi berharap kementerian/lembaga pemerintah segera merealisasikan kegiatan mereka melalui belanja anggaran di sektor jasa, terutama dengan memesan layanan hotel dan restoran. Dia mengakui kontribusi sektor swasta terhadap kegiatan MICE masih sangat kecil lantaran turut mengetatkan pengeluaran.
"Saya minta anggaran itu segera dibelanjakan dan reservasi di hotel-hotel kami," ucapnya.
Ia menyebutkan pada Mei 2025, tingkat reservasi hotel di DIY sudah berangsur membaik mencapai 45 hingga 50 persen. Dengan adanya dua hingga tiga libur panjang, PHRI menargetkan okupansi terus merangkak naik.
Baca Juga: Program MBG di Kotegede Mendadak Mandek, Wali Kota Yogyakarta Langsung Kontak Pusat
"Kita berharap itu nanti akan meningkat karena liburannya cukup banyak dan harapan kita sangat besar untuk Mei ini target kita (okupansi) 80 persen," ujar dia.
