Baca Juga: Gandeng 26 OBH, Kemenkum DIY Perluas Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin
Tetapi hal itu sudah menjadi urusan antara pedukuhan dengan pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan balai dusun.
Seperti diketahui, sejumlah orang mengatasnamakan FPS melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kalurahan Seloharjo menuntut agar Dukuh Nambangan dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan perselingkuhan.
Ternyata dalam aksi itu warga juga menuntut agar Lurah Seloharjo, Marhadi Badrun dicopot karena melakukan korupsi ADD tahun 2024.
Koordinator FPS, Yuli Anwar mengatakan, dugaan korupsi anggaran dana desa tahun 2024 senilai Rp 96.823.000.
Selanjutnya pada 27 Desember 2024 telah dibayar kepada pihak ketiga Rp 25.000.000 dan pada 26 Maret 2025 dibayar lagi sebesar Rp 7,2 juta.
Baca Juga: Kejagung Geledah Tiga Lokasi dalam Kasus Suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Setelah itu pada 10 Maret 2025 kembali dibayarkan Rp 30.000.000 masih ada sisa hutang Rp 34.623.000 ditambah 1 kuitansi hutang senilai Rp 4.531.000 sehingga total utang yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga dengan dana desa sebesar Rp 39.154.000.
Dari temuan itu, Yuli Anwar yang diketahui sebagai penambang pasir meminta pihak kalurahan melunasi hutang kepada pihak ketiga dan mendesak aparat penegak hukum menangkap lurah serta TPK Kalurahan Seloharjo dan mendesak Bupati Bantul mencopot pihak yang terlibat dari jabatannya.*
