"Investor sudah sangat senang ada KIN dan terintegrasi JLT. Tapi ya itu tadi JLT belum dibangun karena butuh anggaran sekitar Rp 300 miliar lebih. Itu angka perhitungan tahun 2023 lalu, mungkin tahun 2024 ini bisa naik lagi," lanjutnya.
Pemkab Sukoharjo meminta kepada pemerintah pusat segera turun membantu daerah. Sebab Pemkab Sukoharjo sudah menambah luasan lahan KIN dan pengadaan tanah JLT.
"JLT kami mintakan pembangunan ke pusat. Apabila bisa direalisasikan secepatnya maka dampaknya sangat besar bagi pengembangan industri dan percepatan ekonomi daerah dan masyarakat sekitar," lanjutnya.
Keberadaan KIN sangat diandalkan Pemkab Sukoharjo karena industri yang ada mampu menyerap ribuan tenaga kerja. Hal itu berdampak pada penurunan angka pengangguran dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Ketua KPU Karanganyar: Jumlah TPS untuk Pilkada Karanganyar 2024 Berkurang Signifikan, Ini Jumlahnya
Investor yang masuk juga berdampak bagi daerah dengan peningkatan nilai investasi. Pemkab Sukoharjo mencatat sudah ada beberapa investor dalam negeri dan asing yang membuka industri di KIN.
"Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu daerah yang banyak diminati investor membuka industri. Selain di KIN juga ada di wilayah Kecamatan Grogol, Sukoharjo, dan Kartasura disana banyak sektor usaha muncul," lanjutnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, mengatakan, Pemkab Sukoharjo pada tahun 2024 belum memprogramkan pelaksanaan pembangunan JLT. Pemkab Sukoharjo tahun ini telah memprioritaskan sebanyak 12 program prioritas diberbagai sektor pembangunan.
Pemkab Sukoharjo terkait JLT pada tahun 2023 lalu telah menyelesaikan program pengadaan tanah. Selain itu juga membangun jalan Sugihan-Paluhombo Bendosari sebagai rintisan tembus ke JLT. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut telah menghabiskan dana sangat besar.
Program JLT sekarang tinggal menunggu pelaksanaan pembangunan saja. Sebab tanah telah disediakan daerah. Namun demikian butuh dana sangat besar untuk merealisasikan pembangunan JLT tersebut.
"Pemkab Sukoharjo melalui DPUPR Sukoharjo sesuai instruksi pusat pada tahun 2023 lalu secara resmi sudah mengajukan permohonan bantuan program prioritas daerah yang akan dibantu pemerintah yakni JLT. Sampai sekarang kami masih menunggu tanggapan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Usai mengajukan permohonan ke pusat pihak DPUPR Sukoharjo sering berkoordinasi dengan kementerian terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan perkembangan pengajuan bantuan pembangunan JLT.
Baca Juga: Salatiga Kota Toleran 7 kali, FKUB Cianjur berkunjung ke Salatiga belajar merajut kerukunan beragama
"Pemkab Sukoharjo melalui DPUPR Sukoharjo juga sudah melakukan paparan mengenai program JLT ini ke pusat. Sudah kami jelaskan detail semua terkait teknis bangunan dan kebutuhan dana. Termasuk juga dibantu dari Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo terkait arus lalu lintas kendaraan di JLT dan secara umum dampak lainnya di Kabupaten Sukoharjo," lanjutnya.
