HARIAN MERAPI - Pelayanan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pati, seperti mengurus akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), masih dikeluhkan masyarakat.
Keluhan pelayanan Disdukcapil Pati disebabkan belum punya sarana prasarana yang memadai, yakni berupa sistem komputerisasi sebagai basis digitalisasi.
Warga mengaku kecewa atas pelayanan Disdukcapil Pati salah satunya keterlambatan dalam mengurus KTP. Mereka harus menunggu hingga puluhan hari.
Baca Juga: Erick Thohir mendapat pujian dari FIFA, begini alasannya
Hal yang sama, juga dialami warga yang mengurus akta kelahiran atau akta pengganti (salinan), karena yang asli hilang atau rusak.
Selain itu, sistim pendaftaran bagi warga yang harus datang langsung ke Disdukcapil Pati, dinilai kurang nyaman. Setiap harinya, ruangan loket dipenuhi ratusan hingga ribuan pemohon.
Suasana tambah gerah, karena dua pendingin (AC), ternyata dalam keadaan tidak berfungsi maksimal.
Bahkan, untuk menghilangkan rasa gerah (panas), memaksa sejumlah pegawai pelayanan bagian depan, secara pribadi harus membawa kipas angin sendiri dari rumah.
Baca Juga: UAS Datang ke Kulon Progo, Ajak Masyarakat jadi Manusia Bermanfaat, Simak Jadwalnya
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Pati, Sutikno Edy ketika dikonfirmasi, membenarkan munculnya sejumlah keluhan masyarakat.
"Ini disebabkan minimnya sarana dan prasarana (sarpras). Pelayanan kami, kalah jauh jika dibandingkan Kudus atau Jepara," ujarnya Jumat (22/9/2023).
Dijelaskannya, daerah lain sudah menerapkan arsip sistim digitalisasi. Sehingga, jika membutuhkan arsip, hanya perlu waktu sekitar tujuh menit saja.
"Tetapi Pati masih menggunakan tumpukan berkas lama. Jadi, kalau mau mencari arsip, harus membongkar-bongkar arsip, dan perlu waktu sedikitnya tiga hari," katanya.
"Maka menjadikan pelayanan tidak bisa cepat. Bahkan kondisi gudang arsip, juga sudah rusak. Banyak arsip rusak akibat terkena bocoran air hujan," tambahnya.
Sebagai Plt Kepala Disdukcapil Pati yang baru menjabat kurang dari satu bulan Sutikno Edy mengaku sudah melaporkan keadaan kantornya ke Plt Bupati Pati.
"Kami ingin dibelikan sarpras digitalisasi karena merupakan kebutuhan yang sangat penting," ujarnya.
Dia membandingkan, Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (red - BKD) Pati yang mengurusi sekitar 200 ribu karyawan pemda saja, punya alat digitalisasi sebanyak 3 unit.
