Jauh lebih penting, adalah peningkatan sinergitas pemberantasan mafia tanah. Untuk keperluan ini, ada baiknya, kita belajar dari Australia. Australia, pernah mengalami derita akut, akibat mafia hukum di kepolisian. Dalam rangka pemberantasannya, tahun 1994, dibentuk Komisi Investigasi Reformasi Kepolisian, di New South Wales. Diketuai hakim senior, James Roland Thomson Wood.
Dalam waktu tiga tahun, Komisi Wood bekerja keras. Gemilang hasilnya. Kunci keberhasilannya, antara lain terletak pada peran Trevor Haken. Dia, anggota mafia yang ingin bertobat, maka membelot. Berkat pengalamannya sebagai detektif senior, pembelotannya diterima, dan dimanfaatkan sebagai informan Komisi Wood. Trevor Haken mampu menyusup, menyadap, dan beraktivitas, seolah masih sebagai jaringan mafia.
Hasil kerjanya? Luar biasa. Trevor Haken mampu merekam seluruh aktivitas mafia. Dimulai dari penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, perlindungan jual beli narkoba, perlindungan bisnis judi, bisnis pelacuran, penggagalan proses penegakan hukum, fabrikasi berita acara pemeriksaan, penyuapan massal, bahkan rencana pembunuhan bagi siapa pun yang berkhianat.
Hasil kerja itu oleh Komisi Wood, dibuka kepada publik. Apa yang terjadi? Gempar. Publik marah. Tak percaya lagi kepada lembaga kepolisian. Distrust ini, dikelola oleh pemerintah sebagai modal untuk reformasi total di tubuh lembaga kepolisian. Reformasi berhasil. Kepercayaan publik dapat dipulihkan. Negara terselamatkan.
Baca Juga: Jokowi minta relawan Sapulidi santai mawon pikirkan calon presiden 2024
Dicermati seksama, tampak ada banyak kemiripan antara mafia hukum di kepolisian Australia, dengan apa yang disebut publik, sebagai Kerajaan Sambo. Aktivitas-aktivitasnya mirip. Di Australia ada pembelot, disinipun Bharada E, minta dijadikan justice collaborator. Diharapkan dari Bharada E terungkap segala seluk-beluk aktivitas Kerajaan Sambo.
Adalah tugas Timsus bentukan Kapolri, untuk menuntaskan mafia hukum di negeri ini. Kasus-kasus mafia tanah, betapapun tidak disebut sebagai bagian tugas Timsus, namun secara implisit, termasuk wajib dituntaskan oleh Timsus.
Timsus diharapkan mampu menuntaskan secara total, segala permasalahan di lembaga kepolisian, sebagaimana Komisi Wood di Australia. Profesionalitas Timsus, akan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintah, khususnya lembaga kepolisian sendiri.
Diingatkan, jangan sekali-kali, Timsus, berkhianat terhadap amanat penderitaan rakyat. Kepadamulah, rakyat banyak berharap. Wallahu’alam.