peristiwa

Kelangkaan Beras Jelang Gerakan 30 September 1965 di Yogyakarta, Pemerintah Keluarkan Berbagai Kebijakan

Jumat, 1 Oktober 2021 | 08:00 WIB
Ilustrasi – Petani padi di kaki gunung Sumbing Desa Tembarak Kecamatan Tembarak Temanggung memanen padi. Pemerintah keluarkan berbagai kebijakan untuk peningkatan produktifitas padi sehingga tidak terjadi kelangkaan beras. (Foto: Arif Zaini Arrosyid)

Baca Juga: Dibiayai Rp 391 Juta, Gang Kalitaman Salatiga Segera 'Disulap' Jadi Kawasan Indah

1. Tempat injeksi agar ditetapkan dalam wilayah yang lebih luas misalnya meliputi RK/ RT;

2. Diperuntukkan hanya untuk keperluan penduduk;

3. Menggunakan kupon dan menunjukkan Kartu Keluarga;

4. Petugas injeksi harus menyerahkan kembali Kartu Penduduk melalui RK/ RT bersangkutan;

5. Petugas penjualan supaya diatur di bawah pengawasan RK/ RT secara bergilir.

Upaya injeksi beras tidak banyak memperbaiki keadaan. Pada tahun 1960, pembagian beras injeksi dialihkan melalui koperasi-koperasi yang berada di Rukun Kampung dan pembayaran nya dapat dilakukan melalui BNI.

Cara seperti ini juga belum efektif mengatasi masalah karena BNI hanya membatasi 25 nomor untuk tiap harinya, sehingga menyebabkan petugas dari RK harus bolak-balik ke BNI untuk menyetor uang.

Baca Juga: Lombok Utara Digoncang Gempa Bermagnitudo 3,2

Sementara itu, pembagian beras atau kebutuhan pokok lainnya bagi pegawai negeri diatur oleh Menteri Distribusi melalui Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1960. Setiap pegawai negeri mendapatkan beras rata-rata 10 kg.

Mereka terlebih dahulu memperoleh kupon yang bisa ditukarkan di tempat-tempat penjualan beras yang ditunjuk pemerintah. Akan tetapi, sering kali mereka tidak mendapatkan beras yang diinginkan karena keburu habis.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah pada waktu itu rupanya tidak mengurangi buruknya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Baca Juga: Indonesia Optimis Bakal Lewati Malaysia di Babak Perempat Final Piala Sudirman

Beberapa organisasi politik di Yogyakarta terutama PKI dan BTI sering melakukan protes terhadap pemerintah daerah mengenai buruknya kondisi tersebut. Mereka sering menggunakan isu-isu ekonomi seperti ini untuk kepentingan perjuangan partai.

Tidak jarang upaya-upaya mereka berbenturan dengan partai-partai lainnya, seperti PKI konflik dengan Masyumi di Sleman dan Bantul, PKI konflik dengan PNI di Gunung Kidul, CGMI konflik dengan HMI di kampus-kampus. Puncak konflik adalah tragedi Gerakan 30 September. Sebuah peristiwa berdarah dan tersebut memilukan adalah peristiwa di negeri ini. *

Halaman:

Tags

Terkini

KPK OTT Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang

Jumat, 19 Desember 2025 | 06:00 WIB