HARIAN MERAPI - Persoalan yang berkaitan dengan isu kemanusiaan di kancah global masih sering terjadi di berbagai negara.
Terlebih di tengah era disrupsi digital, bahkan adanya pandemi Covid-19 yang belum berakhir di beberapa negara.
Sejumlah persoalan tersebut mendorong Program Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MIHI UMY) menggelar International Conference on Humanity Issues (ISCOHI) di Gedung Pascasarjana UMY, baru-baru ini.
Baca Juga: Stok darah di Salatiga aman, donor rutin dilaksanakan
Menurut Kepala Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional UMY, Dr Ahmad Sahide SIP MA, ISCOHI pada tahun ini sudah yang kedelapan dan bisa dilaksanakan secara luring.
Sedangkan pada 2020 dan 2021 silam digelar secara daring menyeluruh, sebab pandemi Covid-19 belum melandai. Partisipan ISCOHI tahun ini ada lebih dari 10 Universitas serta 26 paper dari 46 presenter.
“Kami juga mengundang para peneliti dan akademisi untuk ikut serta dalam acara konferensi ini untuk dapat berbagi temuan yang berkaitan dengan isu-isu yang terkait, yaitu isu kemanusiaan,” terangnya.
Baca Juga: Hasil simulasi PRC, elektabilitas Ganjar Pranowo-Sandiga Uno sebanyak 44,8 persen
Ditegaskan Ahmad Sahide, pada diskusi konferensi kali ini lebih pada membahas beberapa isu kemanusiaan yang terjadi di berbagai negara. Adapun sebagai pembicara, yakni H.E. Yuyun Wahyuningrum MA (wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Periode 2022-2024.
Dua pembicara lainnya, yaitu Dr Raed Yehya Jabari (Dosen Palestina) dan Dr Nur Azizah MSi (Dosen Ilmu Hubungan Internasional UMY).
Dalam kesempatan tersebut Yuyun menyatakan, konflik yang terjadi di Myanmar disebabkan adanya krisis politik dan berdampak pada pelanggaran-pelanggaran HAM yang dialami oleh penduduk Myanmar.
Baca Juga: Dulu jualan ikan di pasar, kini Jonas Vingegaard juara Tour de France 2022
”Pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat Myanmar antara lain tindakan persekusi, penghilangan paksa, penyiksaan, pelecehan seksual bagi tahanan perempuan, penahanan yang sewenang-wenang, membunuh para pendemo, adanya pelanggaran kebebasan pers, serta pembatasan akses informasi dan digital,” urainya.
Ditambahkan Yuyun, ASEAN bisa memiliki peran dalam menyelesaikan konflik tersebut, antara lain melalui beberapa poin konsensus tentang upaya mengembalikan demokrasi kembali ke jalurnya.
