HARIAN MERAPI - Polres Sukoharjo menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait dengan dinamika jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang digelar pada tahun 2024 mendatang.
Kegiatan digelar di aula Mapolres Sukoharjo, Kamis (16/2). Hasil pertemuan disepakati untuk mewujudkan pemilu berintegritas dan berkualitas.
Rakor tersebut dihadiri dari anggota Polres Sukoharjo, Kodim 0726, Kejari Sukoharjo, Kesbangpol, KPU, dan Bawaslu. Pertemuan dilakukan untuk mensinergikan masing-masing instansi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan, mengatakan, rapat koordinasi antar stakeholder tersebut digelar dengan tujuan untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas dan berkualitas.
“Jadi rapat ini untuk menyamakan persepsi antar stakeholder terkait dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, damai, dan kondusif,” ujarnya.
AKBP Wahyu menuturkan, bahwa pada tahun 2023 ini, tahapan Pemilu sudah mulai berjalan. Berkaitan dengan itu, Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata.
Baca Juga: Evakuasi material longsoran belum selesai, akses jalan Tawangmangu-Magetan masih ditutup
“Tentunya kami juga mengharap dukungan dan kerjasamanya dari stakeholder terkait. Apabila ada perkembangan informasi, diharapkan agar saling menginformasikan,” lanjutnya.
“Kedepan giat koordinasi kita akan semakin intens, seperti penetapan calon, kampanye, dan pencoblosan. Untuk itu, kita harus solid dan satu pola pikir, dalam menyukseskan Pemilu 2024,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga menyampaikan dukungan Polres Sukoharjo dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, seperti menjaga stabilitas keamanan di semua tahapan Pemilu maupun Pilkada serentak tahun 2024, melindungi dan memberikan keamanan kepada semua stakeholder penyelenggara, peserta dan masyarakat.
Kemudian dalam membantu kelancaran dan mengamankan distribusi logistik Pemilu khususnya di daerah-daerah yang sulit di akses, mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa seperti politik identitas dan konflik kekerasan, mengantisipasi sistem pengamanan Pilkada yang baru diberlakukan pertama kali, serta mengenai stabilitas keamanan.(*)
