"Jadi banyak masyarakat yang belum rezekinya membayar pajak kendaraan, kemudian STNK mati," katanya.
Sehingga menurutnya dengan adanya razia tersebut secara tidak langsung akan memberikan efek jera kepada masyarakat.
"Ohiya sudah ada razia lagi, jadi harus tertib bayar pajak, tertib kelengkapan berkendara dan sebagainya," bebernya.
Sehingga otomatis jika masyarakat tertib membayar pajak, surat kendaraan lengkap, dan mematuhi lalu lintas pun otomatis akan tenang jika seandainya terdapat razia di jalan.
3. Sosialisasi Wacana Penghapusan Data Kendaraan
Evi mengatakan bahwa sesuai Peraturan Kapolri terutama Pasal 74 mengenai wacana penghapusan data kendaraan, pihaknya pun melakukan sosialisasi.
Ia mengatakan bahwa setelah 2 tahun berganti plat, maka data kendaraan tersebut akan dihapus.
"Data yang dihapus itu tidak bisa diregristrasi ulang, artinya kalau dua tahun mati sejak ganti plat nanti kendaraan tidak bisa diregristrasi dan akan menjadi motor atau mobil bodong," ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya telah mensosialisasikan hal tersebut ke kalurahan, kapanewon, tv, radio, dan surat kabar.
Menurutnya saat ini masih dalam tahap sosialisasi dan nantinya akan segera diberlakukan sebab sudah terdapat peraturan tersebut.
"Makanya selagi ada razia kemudian kita arahkan untuk membayar pajak atau kendaraan yang tidak sama dengan STNK kita arahkan balik nama, kita infokan juga tentang wacana penghapusan data ini biar getok tular ke tetangga-tetangga," katanya.
Itulah tujuan KPPD Bantul bergabung dalam Operasi Keselamatan Progo 2023, salah satunya mengenai wacana penghapusan data kendaraan. *
