Tahun anggaran 2023 naik dibanding tahun lalu, BLT dana desa diterimakan untuk pemulihan ekonomi

HARIAN MERAPI - Tahun anggaran 2023, Pemkab Gunungkidul akan melanjutkan program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Alokasi anggaran BLT tidak melebihi 25 persen dari alokasi Dana Desa yang diterima setiap kalurahan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Subiyantoro mengatakan, program BLT Dana Desa mengacu sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Baca Juga: Wisata kopi makin digemari, potensial dikembangkan di berbagai daerah, ini prospeknya

“Pemberian BLT bertujuan untuk upaya pemulihan ekonomi karena dampak dari pandemi Covid-19,” katanya, Rabu (4/1/2023).

Diakuinya bahwa alokasi anggaran tahun ini tidak sebesar tahun lalu, pada pelaksanaan 2022 lalu alokasinya anggaran mencapai 40 persen dari total pagu dana desa yang diterima di masing-masing kalurahan.

Adapun sekarang, alokasi dibatasi paling sedikit 10 persen dan paling banyak 25 persen dari total dana desa yang diterima.

Meskipun demikian sesuai dari arahan pemerintah bahwa BLT Dana Desa masih jadi program wajib yang harus dijalankan oleh kalurahan.

Baca Juga: Setelah dinyatakan lolos verifikasi, Partai Ummat dan PAN bakal berburu suara di kantong yang sama

Untuk pagu dana desa yang diterima Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2023 ini sebesar Rp175 miliar.

Jumlah ini lebih banyak dibandingkan pagu di 2022 yang hanya mencapai Rp144 miliar.

“Tahun ini terdapat kenaikan sebesar Rp31 miliar dibanding tahun lalu,” imbuhnya.

Adapun rincian yang diterima di masing-masing kalurahan tidak sama karena penentuan pagu mengacu pada beberapa indikator mulai dari kinerja, alokasi dasar, alokasi formula hingga afirmasi.

Baca Juga: Seorang santri Pondok Al Falah Jepara korban hanyut di Sungai Margoyoso ditemukan meninggal, begini kondisinya